Jansen Sitindaon: Putusan MA Bisa Jadi Problem Jika...

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/Net

Inti dari gugatan yang dimenangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri di Mahkamah Agung adalah mengenai syarat kemenangan berdasarkan sebaran wilayah.

Objek gugatan itu adalah pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Bunyinya, dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.

Pasal ini dinilai bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu dan pasal 6A UUD, yang mencakup aturan kriteria pemenang pilpres.

Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menjelaskan bahwa gugatan itu bertujuan agar siapapun yang terpilih benar-benar jadi presiden Indonesia, bukan sekadar wilayah per wilayah.

“Itulah "original intent" (niat asli) pembuat UUD Pasal 6A. Jd mau 2 pasang atau lebih harusnya tetap begitu,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (7/7).

Pasal 6A ayat 3 UUD mengurai bahwa pasangan presiden bisa dilantik jika mendapat 50 persen lebih suara dan mendapat minimum 20 persen suara di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, pasangan terpilih harus mendapatkan suara minimal 20 persen di minimal 18 provinsi.

Hitungan ini jika dikaitkan dengan pilpres yang lalu, maka akan didapati fakta bahwa Jokowi-Maruf hanya gagal meraih 20 persen suara di dua provinsi. Itu berarti Jokowi-Maruf memiliki total 32 provinsi yang jumlah perolehan suaranya lebih dari 20 persen.

Sementara pasangan Prabowo-Sandi gagal merai 20 persen suara di tiga provinsi. Sehingga total mengantongi 31 propinsi yang suaranya di atas 20 persen.

Kesimpulannya, Jokowi-Maruf yang meraih 55 persen suara sah nasinal tetap sah untuk dilantik berdasarkan aturan di pasal 6A UUD.

“Jadi berdasarkan syarat-syarat di Pasal 6A UUD itu sah Pak Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019,” tegasnya.

Jansen Sitindaon mengurai bahwa putusan MA ini hanya bisa menjadi problem jika ternyata suara yang diraih Jokowi-Maruf di 18 provinsi tidak sampai 20 persen.

“Kalau itu bisa panjang,” tekannya.

“Mau pakai sistem suara terbanyak Pak Jokowi Menang. Termasuk, jika pakai syarat porsentase sebaran suara di Pasal 6A juga memenuhi. Jadi lebih baik mari teman-teman kita tutup buku aja Pilpres 2019,” demikian Jansen Sitindaon.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Akhir Ramadan, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Doakan Palestina
Politik

Akhir Ramadan, Wagub Ariza A..

12 Mei 2021 18:10
Menteri Agama: Idulfitri Saat Pandemi Makin Perkuat Nilai Kemanusiaan
Politik

Menteri Agama: Idulfitri Saa..

12 Mei 2021 17:20
Perlu Anggaran Khusus Untuk Jadikan Ekonomi Hijau Tak Sekadar Wacana
Politik

Perlu Anggaran Khusus Untuk ..

12 Mei 2021 16:35
Ketua Senator Imbau Warga Shalat Idulfitri Di Rumah Masing-masing
Politik

Ketua Senator Imbau Warga Sh..

12 Mei 2021 16:14
Pemda Diminta Taat Instruksi Mendagri Soal Penutupan Tempat Wisata
Politik

Pemda Diminta Taat Instruksi..

12 Mei 2021 15:30
Kritik Kenaikan PPN, Indef: Berburu Di Hutan Dulu, Kalau Habis Baru Ke Kebun Binatang
Politik

Kritik Kenaikan PPN, Indef: ..

12 Mei 2021 15:13
Di Bandara Soetta, Puan Maharani: Jangan Sampai Kecolongan Pergerakan Covid-19
Politik

Di Bandara Soetta, Puan Maha..

12 Mei 2021 14:30
Tak Sekadar Kecam, Demokrat Dorong Indonesia Gelar KTT OKI Sikapi Kekerasan Israel
Politik

Tak Sekadar Kecam, Demokrat ..

12 Mei 2021 14:20