Ketua ProDEM: Buronan Lalu Lalang Bukan Ditangkap Malah Dilayani Bagai Raja

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Pandemik virus corona baru atau Covid-19 telah membuat masyarakat menjadi kian sekarat. Penghasilan yang menurun, pemutusan hubungan kerja, hingga ancaman kesehatan terus menghantui.

Di satu sisi, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pemerintah justru mempertontonkan kejenakaan. Pemerintah justru sibuk membagi-bagi proyek dan jabatan, sementara rakyat seolah tidak menjadi perhatian sama sekali.

“Saat pendemik dan ekonomi rakyat sekarat, pemerintah malah sibuk bagi proyek dan jabatan,” terangnya kepada redaksi, Rabu (8/7).

Selain bagi-bagi proyek, Iwan Sumule turut menyoroti ketidakberdayaan pemerintah menghadapi buronan kelas kakap, Djoko Tjandra.

Terpidana kasus BLBI terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu, kata Iwan Sumule, bisa dengan mudahnya berkeluyuran di negeri ini. Bahkan Djoko Tjandra secara leluasa masuk ke dua kantor institusi pemerintah.

Pertama ke Kantor Lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama untuk membuat KTP-el, kedua mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya.

Uniknya, sambung Iwan Sumule, Djoko Tjandra mendapat pelayanan yang baik. Pembuatan KTP-el tidak lebih dari satu jam, sedang pengajuan PK teregister.

“Buronan lalu lalang bukan ditangkap malah dilayani bagai raja,” sindir Iwan Sumule yang geram karena seperti ada pembiaran.

Dia juga menginggung pernyataan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) menyebut kliennya cinta Indonesia dan sedang berjuang untuk mendapatkan hak yang hilang.

“Katanya cinta Indonesia tapi kembalikan paspor,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Iwan Sumule bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) telah resmi melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra dan ketua PN Jaksel ke Bareskrim Polri. Laporan ini dilakukan lantaran kedua pihak tersebut diduga tahu dan berperan soal kedatangan Djoko Tjandra di tanah air.

“Secara telanjang hukum dikangkangi Djoko Tjandra. Demokrasi dan hukum semakin suram. Mundurkan!” demikian Iwan Sumule.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34