Ketua ProDEM: Buronan Lalu Lalang Bukan Ditangkap Malah Dilayani Bagai Raja

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Pandemik virus corona baru atau Covid-19 telah membuat masyarakat menjadi kian sekarat. Penghasilan yang menurun, pemutusan hubungan kerja, hingga ancaman kesehatan terus menghantui.

Di satu sisi, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pemerintah justru mempertontonkan kejenakaan. Pemerintah justru sibuk membagi-bagi proyek dan jabatan, sementara rakyat seolah tidak menjadi perhatian sama sekali.

“Saat pendemik dan ekonomi rakyat sekarat, pemerintah malah sibuk bagi proyek dan jabatan,” terangnya kepada redaksi, Rabu (8/7).

Selain bagi-bagi proyek, Iwan Sumule turut menyoroti ketidakberdayaan pemerintah menghadapi buronan kelas kakap, Djoko Tjandra.

Terpidana kasus BLBI terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu, kata Iwan Sumule, bisa dengan mudahnya berkeluyuran di negeri ini. Bahkan Djoko Tjandra secara leluasa masuk ke dua kantor institusi pemerintah.

Pertama ke Kantor Lurah Grogol Selatan, Kebayoran Lama untuk membuat KTP-el, kedua mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya.

Uniknya, sambung Iwan Sumule, Djoko Tjandra mendapat pelayanan yang baik. Pembuatan KTP-el tidak lebih dari satu jam, sedang pengajuan PK teregister.

“Buronan lalu lalang bukan ditangkap malah dilayani bagai raja,” sindir Iwan Sumule yang geram karena seperti ada pembiaran.

Dia juga menginggung pernyataan kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) menyebut kliennya cinta Indonesia dan sedang berjuang untuk mendapatkan hak yang hilang.

“Katanya cinta Indonesia tapi kembalikan paspor,” tegasnya.

Dalam kasus ini, Iwan Sumule bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) telah resmi melaporkan kuasa hukum Djoko Tjandra dan ketua PN Jaksel ke Bareskrim Polri. Laporan ini dilakukan lantaran kedua pihak tersebut diduga tahu dan berperan soal kedatangan Djoko Tjandra di tanah air.

“Secara telanjang hukum dikangkangi Djoko Tjandra. Demokrasi dan hukum semakin suram. Mundurkan!” demikian Iwan Sumule.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12