Wibawa Negara Dipermalukan Djoko Tjandra, Ubedilah Badrun Desak Jokowi Tegur Dua Menteri Ini

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun/Net

Wibawa negara telah dipermalukan oleh buronan Kejaksaan Agung yang dengan mudah lalu lalang di negeri ini. Langkah tegas harus segera diambil Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki wibawa negara tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mendesak agar Jokowi menegur secara keras Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly Hamonangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Dalam kasus ini, Ubedilah Badrun menyoroti dua permasalahan yang terjadi. Pertama, soal bebasnya Djoko Tjandra masuk dan keluar dari Indonesia.

Bahkan, Djoko Tjandra sempat datang mengajukan sendiri permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 yang lolos dari pantauan aparat.

"Ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia masih diskriminatif dan tebang pilih. Orang-orang tertentu diberikan semacam kelonggaran karena diistimewakan," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/7).

Selain itu, sambung Ubedilah, berbagai pihak yang kecolongan memberi jawaban yang lucu. Bahkan ada yang mengklaim bahwa Djoko Tjandra mengubah nama identitas dengan menghilangkan huruf “D” pada kata “Djoko” menjadi “Joko”.

Mirisnya lagi, masih lanjut Ubedilah, identitas berupa KTP-el tersebut dibuat di Jakarta dengan sangat mudah diperoleh Djoko Tjandra.

“Saat ini semua sudah berbasis digital secara sistem. Jadi kalau sampai ada orang mengubah nama seenaknya apalagi seorang buronan, itu artinya ada masalah serius di administrasi kependudukan kita," jelas Ubedilah.

Atas alasan itu, Ubedilah meminta Presiden Jokowi untuk segera menegur keras Mendagri Tito Karnavian yang membawahi masalah administrasi kependudukan.

Jokowi juga harus menegur Menkumham Yasonna atas akses keluar masuk Indonesia yang bisa dengan mudah dilintasi seorang buron.

"Ini juga mestinya menjadi perhatian serius Jokowi sebagai presiden untuk menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Yasona Laoly,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12