Jubir Gerindra Curiga Ada Yang Ingin Pecah Konsentrasi Rakyat Lewat Putusan MA

Jurubicara Partai Gerindra Habiburokhman/Net

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, tidak akan berpengaruh pada hasil Pilpres 2019.

Putusan ini menjadi ramai diperbincangkan setelah muncul video di YouTube yang walau tidak secara lugas coba menggiring opini bahwa Pilpres 2019 bisa saja batal karena adanya putusan uji materi MA Nomor 44 P/HUM/2019.

Begitu kata Jurubicara Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi polemik yang tengah berkembang di masyarakat mengenai keabsahan hasil Pilpres 2019.

Habiburokhman menyoroti bahwa video YouTube yang beredar itu sebenarnya berisi pertanyaan. Tapi kesan yang ditimbulkan, putusan MA yang baru diupload 3 Juli 2020 tersebut bisa digunakan untuk membatalkan hasil Pilpres 2019.

“Faktanya jauh panggang dari api. Putusan MA tersebut memang ada, tapi sama sekali tidak berpengaruh dengan hasil Pilpres,” kata Habiburrokhman kepada wartawan, Rabu (8/7).

Dia menjelaskan, pasal 6A UUD 1945 dan UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dilantik jika mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara Peraturan KPU (PKPU) 5/2019 membuat aturan tambahan dalam pasa 3 ayat 7. Bunyinya, “dalam hal hanya terdapat 2 (dua) oasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih”.

“Jadi kalau paslon hanya dua, tidak berlaku ketentuan si pemenang harus memperoleh 20 persen provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Paslon yang suara nasional di atas 50 persen langsung ditetapkan sebagai pemenang,” jelasnya.

Ketentuan pasal 3 ayat 7  PKPU 5/2019 ini yang kemudian digugat ke MA dan dikabulkan untuk dihapus. Artinya, pengaturan hasil pilpres yang diikuti dua paslon kembali ke aturan UUD 1945 dan UU Pemilu.

“Sekarang kita check hasil pilpres apakah sudah terpenuhi syarat itu. Secara nasional Jokowi-Maruf menang dengan 55,50 persen. Lebih detail, Jokowi menang di 21 Provinsi dan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi,” paparnya.

Artinya, syarat dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia telah dipenuhi Jokowi. Artinya, tidak ada relevansi putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 dengan batalnya hasil pilpres.

Lebih lanjut, Habiburokhman curiga ada pihak-pihak yang secara sistematis sengaja menyebarkan narasi batalnya hasil Pilpres dengan putusan MA.

“Tujuannya untuk memecah konsentrasi rakyat. Rakyat dipasok info palsu tersebut agar persoalan-persoalan besar luput dari perhatian. Wallahu a'lam bish-shawab,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Kejagung Sambut Baik Survei Tingkat Kepuasan Publik Dari IPR
Politik

Kejagung Sambut Baik Survei ..

25 Oktober 2020 06:26
Pose Acungkan Tiga Jari Kadis PU Benteng Berujung Panggilan Bawaslu
Politik

Pose Acungkan Tiga Jari Kadi..

25 Oktober 2020 05:53
Suharso Monoarfa Deklarasikan Diri Maju Sebagai Ketum PPP
Politik

Suharso Monoarfa Deklarasika..

25 Oktober 2020 05:45
PCNU Kabupaten Cirebon Dukung Penangkapan Gus Nur
Politik

PCNU Kabupaten Cirebon Dukun..

25 Oktober 2020 05:32
Pilkada Surabaya: Eri Cahyadi Siapkan 7 Program Inovasi, Di Antaranya Big Data
Politik

Pilkada Surabaya: Eri Cahyad..

25 Oktober 2020 04:58
Yakin Menang Di Pilkada Medan, Gerindra Sumut: Elektabilitas Akhyar Hanya 31 Persen
Politik

Yakin Menang Di Pilkada Meda..

25 Oktober 2020 04:34
Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun Opportunity, Saya Sangat Optimis!
Politik

Jokowi: 2021 Akan Jadi Tahun..

25 Oktober 2020 02:37
Ketum Golkar: UU Ciptaker Adalah Reformasi Ekonomi Indonesia Yang Dilakukan Lewat Lembaga Perwakilan Yang Demokratis
Politik

Ketum Golkar: UU Ciptaker Ad..

25 Oktober 2020 01:51