Reklamasi Ancol Harusnya Masuk Dalam Raperda RDTR Dan RTRW

Proyek perluasan lahan untuk Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi masih berpolemik/Net

Izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara, yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikritisi DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah anggota dewan menyatakan Keputusan Gubernur 237/2020 tentang Reklamasi Ancol dan Dufan harus didasarkan kepada aturan di atasnya, yaitu Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, pihaknya belum melanjutkan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait RDTR dan RTRW

"Kita sampai sekarang masih belum. Artinya, memang masuk di Propemperda, tapi belum dibahas sama sekali oleh Bapemperda," kata Pantas Nainggolan saat dihubungi, Rabu (8/7).

Pijakan hukum yang dipakai dalam Kepgub itu berdasarkan pada Undang-undang 29/2007 tentang Keistimewaan DKI, dan Undang-undang nomor 23/2014 tentang Pemda,  serta UU nomor 30/2014 tentang administrasi pemerintahan.

Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, kalau nanti dalam pembahasan raperda itu ternyata Reklamasi Ancol tidak disinggung, maka proses membangun daratan buatan seluas 155 hektare itu tak diperkenankan.

"Seyogyanya itu (Reklamasi Ancol) harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti enggak boleh," tegasnya.

"Kita kan belum bahas, jadi saya sama sekali belum tahu apakah ada Reklamasi Ancol di dalam RTRW dan RDTR itu. Kita sama sekali belum tahu," tutup Pantas Nainggolan.

Untuk diketahui, Gubernur Anies Baswedan telah memberikan izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan Taman Impian Ancol Timur seluas masing-masing sekitar 35 hektare dan 120 hektare.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 237/2020 terkait hal tersebut yang diteken Anies pada 24 Februari 2020. Pembangunan perluasan kawasan ini pun resmi menjadi wewenang dan beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Tiga Tahun Anies Pimpin Jakarta, Fahira Idris: Kepemimpinan Yang Bermakna Harus Tetap Jadi Tujuan
Politik

Tiga Tahun Anies Pimpin Jaka..

21 Oktober 2020 05:45
Sri Mulyani Bandingkan Ekonomi Indonesia Dengan Negara Lain, Fuad Bawazier: Terus Terang Saja, Itu Menyesatkan
Politik

Sri Mulyani Bandingkan Ekono..

21 Oktober 2020 04:56
Azyumardi Azra: Cara-cara Represif Pemerintah Bisa Picu Situasi Sosial Ekonomi Yang Tidak Kondusif
Politik

Azyumardi Azra: Cara-cara Re..

21 Oktober 2020 02:54
Rizal Ramli Sebut Maruf Amin Sebagai Pelengkap Enam Tahun Kepemimpinan Jokowi
Politik

Rizal Ramli Sebut Maruf Amin..

21 Oktober 2020 02:25
Demokrat: Setahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, Penegakan Hukum Mundur Jauh Sekali
Politik

Demokrat: Setahun Pemerintah..

21 Oktober 2020 01:47
JBMI Usul Megawati Menjadi Pahlawan Demokrasi, PDIP: Beliau Adalah Simbol Demokrasi Indonesia
Politik

JBMI Usul Megawati Menjadi P..

21 Oktober 2020 01:24
Gelar Konsolidasi Sikapi Polemik Cipta Kerja, BEM Nusantara Imbau Mahasiswa Tidak Mudah Terprovokasi
Politik

Gelar Konsolidasi Sikapi Pol..

21 Oktober 2020 00:19
Setahun Memimpin, Jokowi-Maruf Gagap Soal Kesehatan Dan Ketenagakerjaan
Politik

Setahun Memimpin, Jokowi-Mar..

20 Oktober 2020 22:02