Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan

Waketum Gerindra, Fadli Zon/RMOL

Gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dkk terhadap PKPU 5/2019 tentang Penetapan Capres-Cawapres Terpilih Pemilu 2019 yang baru dilakukan Mahkamah Agung (MA) pada 3 Juli 2020 masih menyisakan tanda tanya.

Pasalnya, dokumen putusan tersebut baru diunggah di website sekitar 8 bulan pasca pembacaan putusan gugatan pada tanggal 28 Oktober 2019 lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, seharusnya pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tergesa-gesa dalam memberikan tanggapan putusan MA tersebut. Sebab, KPU sedianya meminta fatwa dari MA.

"Harusnya pihak KPU jangan terburu-buru untuk memberikan tanggapan. Coba kita dengarkan fatwa MA tuh seperti apa gitu. Jadi, kalo ada fatwa MA kan lebih jelas mengelaborasinya meskipun semua itu kan sudah lewat ya," ujar Fadli Zon.

"Mestinya kita kaji lebih dalam ya putusan itu, kan yang diuji itu dengan konstitusi terutama persoalan 2/3 dan juga persoalan 20 persen," imbuhnya.

Terlebih, lanjut Fadli, dokumen putusan tersebut baru diupload per 3 Juli 2020 atau sekitar 8 bulan pasca pembacaan putusan gugatan pada 28 Oktober 2019 lalu.

"Tapi kalo kita liat fakta dari bahwa MA mengeluarkan keputusan itu dan diwaktu yang sekarang, itu juga suatu hal yang menarik. Dari sisi timingnya kenapa kok baru sekarang. Jadi harusnya KPU meminta fatwa kepada MA," demikian Fadli Zon.

Sekadar informasi, MA telah mengabulkan gugatan yang dilayangkan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri perihal PKPU 5/2019 yang dinilai bertentangan dengan UU Pemilu dan UUD 1945.

Berdasarkan putusan MA disebutkan bahwa PKPU 5/2019 memang bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu. Di mana UU ini mengatur sejumlah kriteria pemenang jika hanya ada dua pasangan calon yang bertanding di pilpres.

Di antaranya, pasangan itu harus menang 50 persen plus satu suara, kemudian meraih minimal 20 persen di seluruh provinsi, dan menang minimal 50 persen di separuh provinsi.

Bunyi UU Pemilu ini sendiri merupakan jiplakan dari pasal 6A UUD 1945. Sementara pasangan Jokowi-Maruf tidak memenuhi ketentuan itu.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Direktur KPN: Poster Anies-AHY Hanya Pansos, Karena Popularitas Itu Penting
Politik

Direktur KPN: Poster Anies-A..

11 Agustus 2020 12:50
Istana Larang Pajang Foto Jokowi, Iwan Sumule: Ini Klenik Atau 17 Agustus Terakhir Jadi Presiden?
Politik

Istana Larang Pajang Foto Jo..

11 Agustus 2020 12:47
Prabowo Disebut Bakal Gantikan Maruf Amin, PPP: Isu Murahan!
Politik

Prabowo Disebut Bakal Gantik..

11 Agustus 2020 12:27
Prabowo Diisukan Bakal Geser KH Ma’ruf Amin, Gerindra: Isu Mau Pecah NU Dan Jokowi
Politik

Prabowo Diisukan Bakal Geser..

11 Agustus 2020 12:25
Pernah Ditolak Jokowi, Natalius Pigai Ragu Fadli Zon Mau Menerima Penghargaan Bintang Jasa
Politik

Pernah Ditolak Jokowi, Natal..

11 Agustus 2020 11:59
Menggeser Maruf Amin Tidak Semudah Mencopot Menteri
Politik

Menggeser Maruf Amin Tidak S..

11 Agustus 2020 11:56
Bakal Deklarasikan Dukungan Kepada Akhyar Nasution, Forum Eksponen 98 PDIP Ajak Kader Tetap Gembira
Politik

Bakal Deklarasikan Dukungan ..

11 Agustus 2020 11:45
Jubir Jokowi: Pegawai KPK Jadi ASN Bukan Melemahkan, Tapi Memperkuat Institusi
Politik

Jubir Jokowi: Pegawai KPK Ja..

11 Agustus 2020 11:22