Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Menko Luhut Dorong UMKM NTB Masuk Program Pemerintah

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Kamis, 09 Juli 2020, 21:46 WIB
Menko Luhut Dorong UMKM NTB Masuk Program Pemerintah
Menko Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi daring/RMOL
rmol news logo Pandemik Covid-19 mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha lebih intens menggunakan media digital. Oleh karena itu, pelaku UMKM penting untuk memenuhi permintaan pasar yang dinamis dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

"Kita melihat perubahan besar sebenarnya dengan masuk ke online. Minatnya ini sudah bagus, platform-platform yang terlibat ini memberikan pelatihan-pelatihan hingga pemberian sertifikat," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam webinar UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Digital di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (9/7).

Tercatat hingga tahun 2018, terdapat 96,2 ribu unit UMKM di Provinsi NTB dengan konsentrasi terbesar berada di Kabupaten Lombok Tengah (35,14 ribu unit usaha). Kepada Gubernur NTB yang juga menghadiri webinar, Menko Luhut berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melatih seluruh masyarakatnya.

Permodalan yang merupakan sebuah stimulus bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga telah dikerjakan dan diproses dengan cepat. Menurut Luhut, akses pasar dengan realiasi belanja pengadaan pemerintah pun sudah jalan.

“Kemarin kita sudah launching program bantuan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM, karena peluangnya sangat besar. Jadi saya minta, khususnya pemerintah NTB agar didorong UMKM-nya untuk masuk dalam program bantuan pemerintah. Syaratnya kami buat sederhana supaya bisa jalan,” tambahnya.

Untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan sejumlah aplikasi, yaitu LAMAN UMKM pada e-Katalog LKPP, Aplikasi Bela Pengadaan serta Aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik.

“Presiden sudah memutuskan bahwa kita semua wajib untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jangan dipersulit produk-produk itu masuk ke dalam, untuk itu kualitas dan higienisnya pun harus diperhatikan. Kita juga dorong seluruh kantor-kantor pemerintah dan kita wajibkan untuk belanja melalui e-Katalog LKPP,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA