MAKI: Ekstradisi Maria Pauline Untuk Tutupi Malu Yasonna Laoly Atas Bobolnya Djoko Tjandra Dan Harun Masiku

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly/Net

Proses ekstradisi buronan pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa ke Indonesia dinilai hanya menutupi kegagalan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam menangkap buronan Djoko Tjandra dan Harun Masiku.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, proses ekstradisi dari Serbia yang dilakukan Yasonna Laoly bak koboy yang tengah membawa penjahat.

"Hari ini Maria Pauline Lumowa telah dibawa pulang proses exstradisi dari Serbia dan dibawa langsung oleh MenkumHam Yasona Laoly yang mana Yasona dengan pakaian kebesaran topi koboinya, gagah bak koboi membawa penjahat," ucap Boyamin Saiman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/7).

Boyamin pun menilai, ekstradisi buronan yang kabur sejak 2003 itu dilakukan hanya untuk menutupi malu sang Menteri Yasonna.

"Bahwa ekstradisi Maria Pauline adalah menutupi rasa malu Menteri Yasona atas bobolnya buron Djoko Tjandra yang mampu masuk dan keluar Indonesia tanpa terdeteksi, bahkan Djoko Tjandra mampu bikin KTP-el baru, pasport baru dan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," jelasnya.

"Rasa malu juga terjadi atas menghilangnya Harun Masiku hingga saat ini yang belum tertangkap," sambung Boyamin.

Atas ekstradisi tersebut kata Boyamin, menunjukkan bahwa status DPO adalah abadi hingga tertangkap. Hal itu berbeda dengan Djoko Tjandra.

"Hal ini membuktikan kesalahan penghapusan cekal pada kasus Djoko S. Tjandra yang pernah dihapus cekal pada tanggal 12 Mei 2020 sampai 27 Juni 2020 oleh Imigrasi atas permintaan Sekretaris NCB Interpol Indonesia padahal tidak ada permintaan hapus oleh Kejagung yang menerbitkan DPO," terang Boyamin.

Boyamin menambahkan, bahwa ekstradisi Maria telah membuktikan bahwa pemerintah bisa menangkap buronan jika memang serius.

"Sehingga semestinya Pemerintah akan bisa menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya," tegasnya.

Dengan demikian, Boyamin mendesak pemerintah untuk segera mencabut berlakunya pasport para buronan yang ada agar tidak terulang kembali kasus buronan yang seenaknya berbisnis di luar negeri.

"Dan meminta negara-negara lain yang memberikan pasport untuk juga mencabutnya sehingga buron tidak leluasa bepergian," katanya.

"Juga jika susah diketahui punya pasport negara lain maka segera dicabut kewarganegaraannya sebagai amanat Pasal 23 Ayat 8 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Jika buron tertangkap cukup diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) sekali pakai untuk membawa pulang ke Indonesia," pungkas Boyamin.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Puan Maharani Desak PBB Redakan Ketegangan Dan Bantu Warga Palestina
Politik

Puan Maharani Desak PBB Reda..

16 Mei 2021 11:58
Demi Rebut Kemenangan Di Tahun 2024, Airlangga Ajak Golkar Dukung Program Pemulihan Ekonomi Bangsa
Politik

Demi Rebut Kemenangan Di Tah..

16 Mei 2021 11:47
Buntut Kasus Alat Tes Corona Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostik
Politik

Buntut Kasus Alat Tes Corona..

16 Mei 2021 10:58
Salah Satu Manfaat Alih Status ASN, Pegawai KPK Tidak Lagi Terjebak Politik Praktis
Politik

Salah Satu Manfaat Alih Stat..

16 Mei 2021 10:48
Kutuk Israel, Dasco: Amanat Konstitusi Kita Jelas, Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa
Politik

Kutuk Israel, Dasco: Amanat ..

16 Mei 2021 10:19
Pengamat: Kerumunan Di Tempat Wisata Jakarta Kesalahan Pemerintah Pusat
Politik

Pengamat: Kerumunan Di Tempa..

16 Mei 2021 09:53
Iwan Sumule: Jangan Larut Pada Sumpah Serapah Ke Israel, Negeri Kita Pun Terjadi Tragedi Kemanusiaan
Politik

Iwan Sumule: Jangan Larut Pa..

16 Mei 2021 09:27
Tidak Hanya Anies, Ridwan Kamil Pun Tutup Wisata Batukaras Usai Pengunjung Membludak
Politik

Tidak Hanya Anies, Ridwan Ka..

16 Mei 2021 08:58