Naik Dua Kali Lipat, Bukti Pemerintah Blunder Soal New Normal

Update Covid-19 pada 9 Juli 2020/RMOL

Pemerintah dinilai telah salah mengambil kebijakan dalam penanganan pandemik Covid-19, yang berakibat terus bertambahnya kasus positif.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan menyebutkan, pada 26 Mei 2020, pemerintah telah diingatkan agar tidak memberlakukan kebijakan kenormalan baru atau new normal secara terburu-buru.

"Bahkan saya katakan waktu itu, new normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (10/7).

Menurut Irwan, seharusnya new normal diterapkan ketika pemerintah sudah berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 di berbagai daerah dan melewati puncak kasus.

"Apa yang terjadi pada hari ini, di mana angka positif naik dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya, telah menunjukkan langkah new normal yang diambil pemerintah adalah blunder bagi rakyat dan negara," papar legislator asal Kalimantan Timur itu.

Penanganan pandemik Covid-19 yang tidak tepat, lanjut Irwan, bukan hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menekan perekonomian nasional terus merosot.

"Ini tentu menjadi warning bagi pemerintah agar jangan keliru dan lalai dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat," ujar Irwan.

"Pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan agar rakyat mengikuti protokol kesehatan semata. Harus ada tindakan yang konkret dan tegas memutus penyebaran Covid-19 di tanah air," sambung anggota Komisi V DPR itu.

Kamis (9/7), jumlah pasien positif Covid-19 di tanah air bertambah sebanyak 2.657 pasien, atau secara total mencapai 70.367 orang.

Sebanyak delapan provinsi dengan penambahan kasus terbanyak di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur,  DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara.

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13