Saleh Daulay Luncurkan Buku Corona Untuk Mengawal Kebijakan Pemerintah

Demikian disampaikan Plh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat peluncuran buku Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemik karya dia sendiri, di Ruang Rapat Fraksi PAN DPR, Gedung Nusantara I, Lantai 20, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Jumat, 10/7).

"Awalnya menyebar di Kota Wuhan, China. Namun perlahan tetapi pasti, meluas ke negara-negara lain. Walau sebelumnya disangkal, belakangan penyebarannya sampai juga ke Indonesia," ujar anggota Komisi IX DPR ini.

Buku Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemik karya Saleh Daulay sendiri ini berisi kupasan tuntas perihal masuknya corona di Indonesia hingga sekarang keadaan new normal diberlakukan.

Saleh Daulay mengatakan dalam situasi pandemik, banyak masyarakat yang panik lantaran virus mematikan itu belum ada penawarnya.

"Masyarakat gelisah. Banyak yang tidak siap. Virus ini baru dan belum dikenali secara pasti. Anti virusnya belum ada. Vaksinnya belum ditemukan. Tidak heran jika pemerintah pun terkesan tidak siap menghadapi. Ada banyak kendala yang meliputi," kata Ketua DPP PAN ini.

Pada saat-saat seperti itu, pemerintah didesak membuat dan melaksanakan kebijakan untuk mengontrol dan meredam penyebaran virus. Ada banyak kebijakan dan regulasi yang dibuat. Ada kesan bahwa kebijakan dan regulasi itu malah banyak yang tidak sinkron.

"Itu terlihat dari perbedaan kebijakan antar kementerian atau lembaga. Juga perbedaan antara kebijakan pusat dengan daerah. Termasuk dalam urusan penentuan status suatu daerah atau wilayah," beber Saleh Daulay.

Padahal, lanjut legislator dari Sumut II ini, pandemik Covid-19 adalah tolok ukur untuk menguji kekuatan pertahanan negara ini di sektor kesehatan. Baik dilihat dari ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan, teknologi, kecukupan tenaga medis, dan juga manajemen pelayanan kesehatan.

Menurt Saleh Daulay, sama dengan pandemik dan endemi yang pernah ada, Covid-19 diperkirakan bukan yang terakhir. Bisa jadi suatu saat nanti akan muncul lagi penyakit-penyakit menular sejenis ataupun yang tidak sejenis. Karena itu, penanganan Covid-19 harus menjadi catatan penting dalam mempersiapkan segala sesuatu di masa mendatang.

"Dalam konteks itulah, pemerintah dinilai memerlukan pikiran, gagasan, dan kritikan sebagai alternatif dalam memilih dan menentukan kebijakan. Diyakini bahwa pemerintah tidak memahami semua dimensi terkait secara komprehensif. Banyak pemikiran dan gagasan yang perlu disuarakan untuk dilaksanakan. Begitu juga, banyak kebijakan dan program yang dinilai tidak tepat dan perlu ditunda," jelasnya.

Saleh Daulay mengungkapkan, buku ini dirilis untuk menjaga kebijakan dan program pemerintah agar sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Buku ini adalah pernak-pernik pemikiran dan kritik saya yang sudah diterbitkan di media massa. Ada banyak media nasional, regional, dan lokal yang memuat. Lalu, pernak-pernik itu kemudian dikumpul dan disistematisasi sehingga tersusun menjadi buku. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam menuntaskan perang melawan Covid-19," demikian Saleh Daulay yang dikenal vokal dari Gedung Senayan.

"Dalam penulisan buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan Menteri Kesehatan RI yang telah berkenan memberikan testimoni. Dalam kesempatan yang sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Sufmi Dasco (Ketua Satgas Lawan Covid-19 DPR RI) atas kesediannya menulis epilog dalam buku ini," tutup Saleh Daulay menambahkan.

Peluncuran buku Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemik juga diisi dengan diskusi yang menghadirkan pembicara, Saleh Daulay sendiri, Achmad Yurianto (Jubir Pemerintah Percepatan Penanganan Covid-19), Gun Gun Heryanto (pakar komunikasi politik), dan Teguh Santosa (CEO RMOL Network/Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, JMSI). Hadir juga secara virtual Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (sebagai keynote speech), dan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.