Selain Ekspor Benih Lobster, SNNU Minta Menteri Edhy Konsisten Kembangkan Budidaya

Ketua SNNU, Witjaksono/RMOL

Publik diminta menghentikan pro kontra terhadap kebijakan izin ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Ketua Umum Serikat Nelayan Nahldatul Ulama (SNNU), Witjaksono mengatakan, dalam kondisi masyarakat pesisir yang sarat dengan potret kemiskinan, sudah waktunya semua pihak berhenti saling menyalahkan dan bekerja sama membuat bangsa menjadi kaya.

"Kita mengajak seluruh stakeholder (kelautan dan perikanan) untuk tidak berpangku tangan dalam kondisi ini. Kita tidak ingin menyalahkan Si A, Si B, ayo sama-sama kita pikirkan untuk membuat bangsa kita menjadi kaya, sejahtera,” demikian kata Witjaksono saat membuka Webinar dengan tema "Kontroversi Kebijakan Lobster KKP, Apa Kata Masyarakat?", Jumat siang (10/7).

Secara khusus, Witjak menyatakan, terbitnya Permen Kelautan dan Perikananan 12/2020 yang menjadi sumber kegaduhan dalam urusan ekspor benih lobster, harus diawasi implementasinya. Witjak memberi titik tekan agar Menteri KKP juga konsisten terhadap budidaya.

"Jadi kita ingin bukan hanya ekspor benih tetapi budidaya harus dikembangkan. Masa depan kita ada di budidaya," demikian kata Witjak.

Witjak juga mengusulkan agar pemerintah pusat membuat roadmap jangka panjang terhadapa sumberdaya ikan yang dimiliki Indonesia, termasuk kajian ekonomi dan ekologi.

"Jangan sampai ke depan benih lobster hanya dijadikan eksploitasi secara konglomerasi dan para pembudidaya tidak meningkat ekonominya,” harap pria yang juga Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin ini.

Menurutnya, dengan cara demikian, Pemerintah akan berhasil menempatkan kekuatan sumberdaya sebagai salah satu daya tawar mengambil peran dalam kebijakan internasional, khususnya yang berkaitan dengan pangan.
 
"Dalam membuat kebijakan KKP perlu melibatkan ormas, serta elemen-elemen terkait agar mendapatkan masukan serta dapat menjadi sarana publikasi yang masif apabila kebijakan tersebut telah dikeluarkan. Komunikasi dengan elemen kemaritiman sangat dibutuhkan karena kebijakan yang dikeluarkan langsung berdampak terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34