Gagasan PPP Ubah PT Pos Indonesia Jadi Perusahaan Moderen

Ilustrasi PT Pos Indonesia/Net

Komisi VI DPRI melakukan kunjungan ke kantor pusat PT Pos di Bandung, dan menemukan banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Achmad Baidowi menyampaikan PT Pos merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang.

Kata Awiek -sapaan akrabnya-, pengalaman dan infrastruktur organisasi PT Pos sangat luas hingga pelosok negeri dengan memiliki 4.800 kantor pos online, 58.700 titik layanan.

“Potensi itu bisa dimanfaatkan pemerintah dengan menugaskan PT Pos untuk menyukseskan program kementerian/lembaga seperti penyaluran logistik, jasa keuangan, dan layanan publik lain sesuai bisnis PT Pos,” ujar Awiek, Jumat (10/7).

Menurutnya, penugasan pemerintah untuk PT Pos harus dibarengi dengan kompensasi Public Service Obligation (PSO) seperti layaknya BUMN lain seperti PT Pelni dan PT KAI.

Kata Pria asal Madura ini, kompensasi atas penugasan untuk PT POS hanya berupa bantuan operasional, sehingga tidak ada margin keuntungan layaknya sebuah institusi bisnis.

“Dengan mekanisme PSO, PT Pos bisa sambil membenah manajemem dan pola bisnis mereka, sehingga bisa menyongsong disrupsi teknologi yang terbukti mengubah pola binis kurir, khusus dengan berkembangnya e-commerce dalam beberapa tahun terakhir. Penugasan dan PSO serta dukungan lain dari juga harus dimanfaatkan PT Pos untuk membangun kembali bisnis mereka, menata human capital dan investasi program kerja,” jelasnya.

Untuk penugasan pemerintah pada perusahaan logistik milik negara sudah lazim di berbagai dunia, seperti di Selandia Baru, Prancis, Spanyol, Filipina, Singapura dan lainnya.

“Di Prancis dan Spanyol misalnya, pemerintah setempat menunjuk satu perusahaan sebagai operator PSO dalam jangka waktu 15 tahun sekali, di Singapura bahkan kontrak berlangsung selama 25 tahun. Pola yang sama bisa diadaptasi di Indonesia melalui PT Pos,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34