Penunjukan Prabowo Sebagai Leading Sector Lumbung Pangan Nasional Adalah Keputusan Ngawur

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah/Net

Penunjukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai nakhoda lumbung pangan nasional oleh Presiden Jokowi adalah keputusan yang ngawur.

Tak hanya itu, penunjukan tersebut juga sekaligus merupakan indikasi penanganan tata kelola pemerintahan yang amatiran.

Demikian yang disampaikan pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL. Ia berpandangan, seharusnya tugas yang diberikan kepada Prabowo tersebut menjadi ranahnya Kementerian Pertanian di bawah Syahrul Yasin Limpo.

"Dinilai dari sisi manapun penunjukan tersebut tidak dapat dibenarkan. Secara teknis, ini adalah ranah Kementan dan bukannya Kemenhan, maka yang seharusnya menjadi leader adalah Menteri Pertanian," ujarnya pada Minggu (12/7).

Kendati begitu, Andi menyampaikan jika sekiranya program strategis nasional tersebut bersifat lintas kementerian, maka strukturnya seharusnya layak dinakhodai oleh Menteri Koordinator (Menko).

Soal Menko siapa yang layak, kata dia, hal itu tergantung tujuan dari program strategis nasional tersebut. Jika tujuan pengembangan lumbung pangan tersebut dalam kerangka kesejahteraan rakyat dan petani, maka yang relevan menakhodai adalah Menko Kesra.

Kemudian sambung Andi, bila tujuannya untuk memperkuat ketahanan nasional secara umum, maka yang tepat memimpin adalah Menko Polhukam. Dan bila tujuannya memperkuat industri beras nasional, maka Menko Perekonomian yang lebih pantas menjadi leader.

"Jadi posisi Menko yang lebih tepat memimpin kebijakan strategis nasional, yang bersifat lintas departemen. Bukannya Menteri Pertahanan," tegasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34