Ada Upaya Terstruktur Lepaskan Pengawasan Pemerintah Terhadap BUMN

Gedung Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Net

Ada dugaan usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah.

"Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN," kata Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mapan) Indonesia, Wignyo Prasetyo dalam siaran persnya, Minggu (12/7).

"Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga menduga isu tersebut sengaja digulirkan semata-mata untuk menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

"Saya rasa di balik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan ke mana,” paparnya.

Baginya, kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN justru positif guna memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Keberadaan unsur pemerintah juga sekaligus mewakili sebagai pemegang saham.

Hal senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik, Yasef Firmansyah yang menganggap penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan publik.

“Justru penempatan ini bisa dipakai untuk mengharmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas-tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain-lain,” tambah Yasef.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34