PPP: Kemendes PDTT Harus Jelaskan Kenapa Pasal Dana Desa Dibatalkan?

Wasekjen PPP, Achmad Baidowi/RMOL

Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menanggapi gugatan sejumlah kalangan masyarakat perihal dugaan tidak akan cairnya dana desa merupakan hak setiap warga negara.

Diketahui sejak UU UU 2/2020 tentang penanganan Covid-19 berlaku, pasal 72 ayat 2 UU 6/2014 tentang dana desa tak lagi berlaku. Sebabnya, dalam Pasal 28 ayat 8 UU 2/2020 meniadakan pasal 72 ayat 2. Pasal 72 ayat 2 mengatur soal pandapatan desa yang salah satunya bersumber dari alokasi APBN.

Merespons hal itu, dua Kepala Desa dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.  

“Kita tunggu saja hasil pengujiannya itu, mengajukan gugatan uji materi terhadap UU. Itu hak konstitusi yang melekat pada setiap warganegara, dan memiliki kepentingan terhadap sebuah pengaturan, ya kita tunggu saja bagaimana hasil dari MK, meskipun penganggaran dana desa memang cukup besar juga gitu,” ujar Awiek -sapaan akrabnya- kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/7).

Awiek mengatakan, desa memiliki hak atas dana yang diberikan pemerintah untuk membangun desanya. Namun, ketika UU dicabut maka akan hilang haknya.

“Soal hak itu kan, diatur UU selama UU-nya masih berlaku, maka haknya menjadi harus terpenuhi. Tetapi, ketika UU-nya tidak diberlakukan, artinya dicabut oleh UU yang lain maka hak yang melekat itu hilang. Bisa jadi itu berdasarkan kajian, misalnya melihat implementasi dana desa, di lapangan itu terjadi efisiensi anggaran, atau justru inefisiensi anggaran kan perdebatannya di situ,” bebernya.

Pihaknya justru meminta pemerintah untuk transparan perihal bakal dihapusnya pasal perihal dana desa yang menuai kecurigaan dari masyarakat bahwa dana desa tidak tersalurkan lantaran ada penghapusan pasal.

“Pemerintah harus menjawab ini, terutama kementerian desa ini kok tiba-tiba pasal yang mengenai dana desa itu dibatalkan kenapa sejarahnya? Apa karena pengelolaan di desa itu tidak maksimal sehingga harus dibatalkan melalui UU yang lain,” katanya.

Disinggung mengenai dana desa yang besar menjadi sasaran empuk praktik korupsi di desa, Awiek mengatakan, tidak semua desa melakukan penyelewenangan atau tidak menyerapkan anggarannya.

“Kalau berdasarkan laporan dari bawah, tidak semua pelaksanaan dana sesuai ekspektasi. Tetapi, itu ranah penegak hukum untuk melakukan penilaian, penindakan, tapi kita juga tidak menutup mata, bahwa banyak desa-desa  yang berhasil mengelola dana desanya,” paparnya.

“Sehingga, desa tersebut menjadi mandiri dan maju, namun kita tidak juga menutup mata ada juga desa-desa, yang agak nakal. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Dua hal itu kan harus dibuka sama-sama biar kira mendapatkan perspektif yang komprehensif gitu,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Krisis 1998 Mirip Pandemi Covid-19, Ilham Akbar Habibie: Solusinya Lakukan Inovasi Dan Inklusi Demokrasi
Politik

Krisis 1998 Mirip Pandemi Co..

24 November 2020 12:52
Mayjen Dudung Diingatkan, Dukungan Bisa Saja Provokasi TNI Untuk Tabrak Demokrasi
Politik

Mayjen Dudung Diingatkan, Du..

24 November 2020 12:19
Sekjen GPII: Siapapun Pelanggar Protokol Kesehatan, Tidak Bisa Dibiarkan
Politik

Sekjen GPII: Siapapun Pelang..

24 November 2020 12:14
Anies Baswedan Ingin Tunjukkan Sikap Kritis Terhadap Kaum Oportunis Yang Menunggangi Demokrasi
Politik

Anies Baswedan Ingin Tunjukk..

24 November 2020 12:08
Tindakan TNI Sudah Benar Dalam Menertibkan Baliho Habib Rizeiq
Politik

Tindakan TNI Sudah Benar Dal..

24 November 2020 11:53
Terpapar Corona, Surya Paloh Dapat Doa Dari Ketua DPD RI
Politik

Terpapar Corona, Surya Paloh..

24 November 2020 11:19
Soal Penurunan Baliho HRS, Begini Respons Mantan Pangdam Jaya
Politik

Soal Penurunan Baliho HRS, B..

24 November 2020 11:09
Gaduh Soal Habib Rizieq Shihab, Baranusa: Pengalihan Isu Untuk Tutupi Kegagalan Jokowi
Politik

Gaduh Soal Habib Rizieq Shih..

24 November 2020 11:08