PPP: Kemendes PDTT Harus Jelaskan Kenapa Pasal Dana Desa Dibatalkan?

Wasekjen PPP, Achmad Baidowi/RMOL

Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menanggapi gugatan sejumlah kalangan masyarakat perihal dugaan tidak akan cairnya dana desa merupakan hak setiap warga negara.

Diketahui sejak UU UU 2/2020 tentang penanganan Covid-19 berlaku, pasal 72 ayat 2 UU 6/2014 tentang dana desa tak lagi berlaku. Sebabnya, dalam Pasal 28 ayat 8 UU 2/2020 meniadakan pasal 72 ayat 2. Pasal 72 ayat 2 mengatur soal pandapatan desa yang salah satunya bersumber dari alokasi APBN.

Merespons hal itu, dua Kepala Desa dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.  

“Kita tunggu saja hasil pengujiannya itu, mengajukan gugatan uji materi terhadap UU. Itu hak konstitusi yang melekat pada setiap warganegara, dan memiliki kepentingan terhadap sebuah pengaturan, ya kita tunggu saja bagaimana hasil dari MK, meskipun penganggaran dana desa memang cukup besar juga gitu,” ujar Awiek -sapaan akrabnya- kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/7).

Awiek mengatakan, desa memiliki hak atas dana yang diberikan pemerintah untuk membangun desanya. Namun, ketika UU dicabut maka akan hilang haknya.

“Soal hak itu kan, diatur UU selama UU-nya masih berlaku, maka haknya menjadi harus terpenuhi. Tetapi, ketika UU-nya tidak diberlakukan, artinya dicabut oleh UU yang lain maka hak yang melekat itu hilang. Bisa jadi itu berdasarkan kajian, misalnya melihat implementasi dana desa, di lapangan itu terjadi efisiensi anggaran, atau justru inefisiensi anggaran kan perdebatannya di situ,” bebernya.

Pihaknya justru meminta pemerintah untuk transparan perihal bakal dihapusnya pasal perihal dana desa yang menuai kecurigaan dari masyarakat bahwa dana desa tidak tersalurkan lantaran ada penghapusan pasal.

“Pemerintah harus menjawab ini, terutama kementerian desa ini kok tiba-tiba pasal yang mengenai dana desa itu dibatalkan kenapa sejarahnya? Apa karena pengelolaan di desa itu tidak maksimal sehingga harus dibatalkan melalui UU yang lain,” katanya.

Disinggung mengenai dana desa yang besar menjadi sasaran empuk praktik korupsi di desa, Awiek mengatakan, tidak semua desa melakukan penyelewenangan atau tidak menyerapkan anggarannya.

“Kalau berdasarkan laporan dari bawah, tidak semua pelaksanaan dana sesuai ekspektasi. Tetapi, itu ranah penegak hukum untuk melakukan penilaian, penindakan, tapi kita juga tidak menutup mata, bahwa banyak desa-desa  yang berhasil mengelola dana desanya,” paparnya.

“Sehingga, desa tersebut menjadi mandiri dan maju, namun kita tidak juga menutup mata ada juga desa-desa, yang agak nakal. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Dua hal itu kan harus dibuka sama-sama biar kira mendapatkan perspektif yang komprehensif gitu,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Ekonomi Indonesia Minus 5,32 Persen, Erick Thohir: Negara Lain Lebih Parah, Kita Enggak Usah Debat
Politik

Ekonomi Indonesia Minus 5,32..

15 Agustus 2020 12:03
Pidato Jokowi Soal Penanggulangan Covid-19 Harus Direalisasikan, Jangan Cuma Retorika
Politik

Pidato Jokowi Soal Penanggul..

15 Agustus 2020 11:56
HUT RI Momentum Yang Tepat Reshuffle, Pengamat: Cari Menteri Yang Bisa Bekerja Kayak Jagoan
Politik

HUT RI Momentum Yang Tepat R..

15 Agustus 2020 10:17
RR: Potensi Ekonomi Jateng Tinggi, Tapi Gubernurnya Sibuk Main Tik Tok
Politik

RR: Potensi Ekonomi Jateng T..

15 Agustus 2020 09:50
Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Disayangkan Tidak Singgung Pendidikan Di Era Corona
Politik

Pidato Sidang Tahunan, Jokow..

15 Agustus 2020 09:27
Sukses Di Gojek Tapi Tidak Di Kemendikbud, Pengamat: Nadiem Makarim Harus Direshuffle!
Politik

Sukses Di Gojek Tapi Tidak D..

15 Agustus 2020 08:59
Cuma Bikin Kisruh, Mas Menteri Nadiem Makarim Sudah Saatnya Dicopot
Politik

Cuma Bikin Kisruh, Mas Mente..

15 Agustus 2020 08:18
Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26