Reklamasi Ancol Beda Dengan Era Ahok Yang Bertujuan Komersil

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di atas tanah reklamasi/Net

Reklamasi Ancol dinilai berbeda dengan 17 pulau reklamasi di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sebagian besar sudah dicabut izinnya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai bahwa reklamasi Ancol akan menjadi tempat fasilitas umum dan bukan perumahan eksklusif.

“Fasilitas umum yang dimiliki oleh Pemprov DKI dan semua masyarakat bebas masuk untuk piknik, nelayan bebas beraktivitas dan tidak mengganggu ataupun merusak ekosistem yang ada karena tidak mengganggu area tangkap dan aliran sungai-sungai menuju laut utara," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/7).

Meskipun namanya sama-sama reklamasi, tapi Satyo Purwanto yakin pemanfaatan dari penimbunan laut itu akan berbeda dengan reklamasi di era Ahok.

“Dan bukan bagian dari kegiatan reklamasi 17 pulau di era Ahok, proyek reklamasi Ancol berbeda dari proyek reklamasi 17 pulau yang sengaja dibangun dengan tujuan komersialisasi kawasan tersebut dengan status private dan bukan untuk fasilitas umum," jelas Satyo.

Mantan Sekjen Jaringan Aktivis ProDEM ini mengingatkan bahwa reklamasi 17 pulau di era Ahok banyak menabrak ketentuan peraturan lingkungan hidup. Bahkan, menghilangkan ruang hidup bagi nelayan di pesisir Utara Jakarta.

"Meskipun dasar hukumnya Anies tetap menggunakan PP 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pergub 206/2016. Itu lah yang jadi landasan hukum demi memanfaatkan reklamasi yang sudah terlanjur terjadi," pungkas Satyo.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34