Asosiasi Nelayan Lobster Ungkap Perbedaan Kebijakan KKP Era Edhy Prabowo Dengan Susi Pudjiastuti

Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti/Net

Keterlibatan publik atau khususnya nelayan dalam pembahasan rancangan kebijakan jadi sisi positif Kementerian Kelautan dan Perikanan era Edhy Prabowo.

Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Rusdianto Samawa mengungkapkan, budaya konsultasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan sama sekali hilang pada masa KKP era Susi Pudjiastuti.

Justru sebaliknya, Edhy Prabowo membangkitkan budaya konsultasi publik melalui kajian-kajian, forum konsultasi,

“Konsultasi publik, kuncinya ada partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan peraturan perundang-undangan. Tentunya akan berdampak bagi nelayan dan masyarakat yang bertumpuan hidupnya di sektor kelautan dan perikanan,” kata Rusdianto dalam keteranganya, Senin (13/7).

Bahkan masalah yang paling krusial zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti, kata Rusdianto, penyusunan peraturan atau kebijakan dilakukan tanpa ada kajian akademik, tanpa ada dialog pakar, ahli dan meminta pendapat masyarakat.

Namun pada zaman Edhy Prabowo justru mengeluarkan instruksi B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang kajian terhadap peraturan bidang kelautan dan perikanan.

“Tentu, proses pengambilan keputusan melibatkan partisipasi publik dengan sentral kegiatan konsultasi,” ujarnya.

Selama 2 bulan ini, Edhy telah menggelar kegiatan konsultasi Publik berdurasi 2 kali dalam seminggu. Dimana dalam setiap kegiatanya selalu mengundang para pakar untuk ikut memberi masukan terkait kebijakan yang sebaiknya diambil pemerintah.

“Tetapi, pada periode lalu, mantan Menteri KKP periode 2014-2019 mengambil kebijakan sangat seperti seorang koboy," imbuhnya.

Kebijakan koboy, lanjutnya, adalah gambaran bahwa proses pengambil kebijakan dan keputusan membuat peraturan itu tanpa ada konsultasi publik, tanpa meminta pendapat para ahli, tanpa memanggil nelayan sebagai perasa akibat peraturan dan tanpa bertabayyun kepada pengusaha perikanan.

“Praktek kebijakan koboy banyak disukai oleh netizen, tetapi secara fakta dan meluas mematikan dunia usaha kelautan dan perikanan. Zaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti sektor kelautan dan perikanan hancur lebur,” keluhnya.

Selama delapan bulan era Edhy Prabowo, Rusdianto merasakan bahwa pengambilan keputusan tidak sembarangan. Para pakar-pakar dilibatkan sehingga nelayan dapat manfaat dan nilai tambah dari kebijakan.

Konsultasi publik yang bangkitkan oleh Edhy Prabowo sangatlah beragam. Semangat instruksi menteri Edhy Prabowo memaknai bahwa publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil.

“Bahkan, jika dianggap perlu, misalnya untuk menyikapi hal-hal yang sangat kritis, publik juga perlu terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menjelaskannya diberbagai ruang media massa,” ungkapnya.

Menurutnya, Edhy Prabowo sangat rasional, terbuka dan objektif. Hampir tidak ada ruang untuk menentukan keputusan sendiri, selalu melibatkan masyarakat, nelayan, pengusaha dan pesisir disektor kelautan dan perikanan.

“Artinya tidak akan ada lagi kebijakan," demikian Rusdianto.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34