Ruang Rapat Komisi X Kosong Melompong Saat Bahas PJJ, Ternyata...

Rapat ini seharusnya menghadirkan sejumlah pejabat eselon di Kemenkominfo. Seperti Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM dan Kepala Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi.

Rapat juga disebut menghadirkan pihak dari provider layanan IT, seperti Telkomsel, Indosat, Indihome, XL Axiata. Penyedia konten PJJ. Selain itu, juga penyedia konten seperti TVRI, RRI, dan Pusdatin.

Perwakilan dari universitas, rektor perguruan tinggi, dan perwakilan Asosiasi Prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) turut disebut diundang dalam jadwal yang diterima redaksi.

Namun demikian, tidak ada anggota dewan yang hadir di ruang sidang.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, ruangan Komisi X DPR RI dingin tanpa adanya perdebatan atau diskusi antara Komisi X dan tamu undangan dalam membahas perihal sejumlah kebijakan yang membuat seisi ruangan hangat.

Tidak ada satupun anggota dewan yang ada di ruang rapat, hanya ada beberapa anggota kesekretariatan Komisi X yang tampak.

Tiga kursi berwarna hitam yang biasanya diduduki pimpinan Komisi X juga tampak kosong melompong tak berpenghuni.

Suara diskusi anggota dewan yang biasanya menggema di ruang rapat senyap hanya ada suara bisik-bisik anggota kesekretariatan saat mencatat kehadiran anggota dewan.

Ternyata, sidang ini digelar secara virtual. Para dewan dan pihak-pihak yang diundang bertatap muka secara daring.

Sementara anggota kesekretariatan Komisi X datang ke ruangan untuk mencatat siapa saja yang hadir dalam diskusi virtual tersebut. Di ruangan ini juga tepampang layar besar yang menampilkan gelaran rapat.

Salah satu anggota kesekretariatan Komisi X bernama Dadang mengatakan bahwa rapat hari ini memang digelar virtual dan tidak ada anggota dewan.

“Virtual mbak, Panja Pembelajaran Jarak Jauh. Karena panjanya pararel, waktunya bersamaan,” urai Dadang kepada Kantor Berita RMOL di ruangan rapat Komisi X, Gedung DPR, Senayan, Jakarta sesaat lalu.

Sedianya, rapat ini membahas mengenai empat hal, yaitu kebijakan pemerintah (Kemenkominfo) dalam mendukung PJJ, peningkatan layanan provider IT dalam mendukung PJ, kebijakan afirmasi layanan provider IT untuk daerah 3T, dan best practice pembelajaran daring.