Dewan Kehormatan PWI Pusat Kecam Pihak Yang Lecehkan Kredibilitas Wartawan

Dewan Kehormatan PWI Pusat/Net

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sikapi serius beredarnya daftar nama pemimpin redaksi media massa dalam undangan perjalanan ke luar negeri beserta daftar anggarannya.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengingatkan pihak pihak tertentu agar menghentikan penyebaran insinuasi dan fitnah yang bertujuan merusak kredibilitas wartawan dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Ilham Bintang menyebutkan bahwa undangan tersebut merupakan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan berlangsung saat KKP dipimpin Susi Pudjiastuti.

Dia menyayangkan, beredarnya data itu disertai pembangunan opini bahwa nominal yang tertera disebut sebagai suap untuk wartawan.

"Data yang berasal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan itu insinuatif seolah olah menggambarkan pemberian suap padahal itu adalah dana perjalanan jurnalistik bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti," kata Ilham seusai memimpin rapat DK PWI, Senin (13/7).

"Asumsi itu (dana perjalanan dianggap suap) jahat sekali. Itu pelecehan kemampuan profesional dan integritas wartawan dan kredibilitas media pers," imbuh Ilham.

Padahal, lanjutnya, undangan seperti itu biasa saja dan lazim diterima wartawan sejak pemerintahan manapun.

"Pengundang memang menyediakan fasilitas tiket dan hotel untuk wartawan. Fasilitas itu tidak lantas diartikan dapat mengkoptasi wartawan. Wartawan juga tahu undangan kementerian bukan biaya pribadi menteri tapi biaya negara dari uang rakyat, karenanya wartawan tentu hanya mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat," jelasnya.

Rapat itu diikuti Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo dan anggota Rossiana Silalahi, Rajapane dan Nasihin Masha. Rapat khusus membahas kasus undangan yang ramai dibahas di media sosial.

Anggota DK-PWI Karni Ilyas berhalangan hadir. Namun, menyetujui dan mendukung apapun keputusan rapat.

Adapun Rosianna Silalahi, pemimpin redaksi Kompas TV yang namanya tercantum dalam undangan perjalanan itu mendapat kesempatan berbicara sekaligus untuk mengklarifikasi insinuasi yang mengaitkan namanya.

Rossi mengakui beberapa kali mengikuti perjalanan Menteri Susi ke luar negeri dan anggaran yang tertera itu memang dipakai oleh pihak pengundang untuk membayar akomodasi hotel dan transportasi pesawat selama perjalanan.

Bagi DK PWI Pusat, kegiatan perjalanan jurnalistik seperti itu lazim dilakukan. Terpenting, kemudian media tetap kritis dan menjaga independensinya dalam menulis berita, laporan maupun ulasan.

Pihaknya menduga ada pihak pihak tertentu yang merasa dirugikan atas tulisan laporan majalah Tempo yang menyoroti ekspor benih lobster yang dilakukan Menteri KKP Edhy Prabowo belakangan ini.

Mereka kemudian berusaha memojokkan wartawan dan pemimpin redaksi dengan data insinuatif tersebut.

Pertemuan Dewan Kehormatan menyatakan tiga hal pokok yakni pertama, tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik dan kode perilaku wartawan dalam kegiatan kunjungan jurnalistik wartawan bersaman Menteri KKP Susi Pudjiastuti ke luar negeri.

Kedua, mendesak KKP segera memberikan penjelasan dan klarifikasi mengenai beredarnya daftar tersebut agar masyarakat mengetahui secara transparan kegiatan jurnalistik yang dilakukan.

Ketiga, meminta media dan pers agar terus mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai merugikan, menyimpang dan kemungkinan hanya menguntungkan pihak pihak tertentu.

"Jangan sampai ribut ribut soal insinuasi daftar pemred malah mengalihkan perhatian dari masalah yang sesungguhnya terkait kebijakan Kementerian KKP," tandas Ilham Bintang.

Kolom Komentar


Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021

Artikel Lainnya

Jangan Tinggal Diam, Pemerintah RI Diminta Layangkan Protes Atas Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir Ke Laut
Politik

Jangan Tinggal Diam, Pemerin..

10 Mei 2021 00:08
Tak Elok Pegawai KPK Yang Tidak Lulus TWK Mempertanyakan Materi Soal
Politik

Tak Elok Pegawai KPK Yang Ti..

09 Mei 2021 23:50
Prediksi Indo Barometer: Perseteruan Bobby Nasution Dan Edy Rahmayadi Bakal Berlanjut Hingga Pilgub Sumut 2024
Politik

Prediksi Indo Barometer: Per..

09 Mei 2021 23:35
Polemik TWK, Anggota Fraksi Golkar Sarankan Remedial Training
Politik

Polemik TWK, Anggota Fraksi ..

09 Mei 2021 22:19
Presiden Dipermalukan Oleh Dapur Komunikasi Pemerintah Yang Sedang Galau
Politik

Presiden Dipermalukan Oleh D..

09 Mei 2021 21:57
Ajakan Beli Bipang Online Bukti Jokowi Mudah Disetir Orang Sekelilingnya
Politik

Ajakan Beli Bipang Online Bu..

09 Mei 2021 21:22
100 Hari Kapolri Jenderal Listyo, Pengamat Intelijen: Perubahan ke Arah Positif Sudah Dimulai
Politik

100 Hari Kapolri Jenderal Li..

09 Mei 2021 20:17
WNA China Berdatangan Saat Larangan Mudik, Garda Bangsa: Memang Tidak Bisa Ditunda?
Politik

WNA China Berdatangan Saat L..

09 Mei 2021 19:58