Guspardi: KPK Harus Tindak Tegas Kepala Daerah Penunggang Dana Bansos Corona Untuk Kampanye

Politisi PAN, Guspardi Gaus/RMOL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki informasi terkait adanya sejumlah oknum kepala daerah yang memanfaatkan dana bantuan Virus Corona baru (Covid-19) untuk mengangkat citra jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020, membuat DPR RI terkejut.

Lembaga wakil rakyat ini pun menantang nyali lembaga anti rasuah, untuk mendalami laporan masyarakat terhadap masalah tersebut.

Anggota komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan, apa yang dilontarkan KPK itu tidaklah cukup untuk membuat takut para kepala daerah jika tidak ditindaklanjuti secara serius.

Menurutnya, KPK harus bergerak cepat dan melakukan tindakan tegas menyikapi permasalahan tersebut.

“Jelas-jelas dana bantuan untuk penanganan Covid-19 dari pemerintah yang seharusnya di manfaatkan secara proporsional dan profesional. Kalau ada oknum kepala daerah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi itu termasuk bentuk tindak pidana korupsi,” ujar Guspardi lewat keterangan persnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/7).

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar ini mengecam sikap kepala daerah yang menggunakan dana bantuan penanggulangan wabah corona untuk daerah itu demi citra diri dan kepentingan pribadi.

Kata Guspardi, jika nantinya terbukti membelokkan dana bantuan tersebut, maka KPK harus segera melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang memanfaatkan uang negara tersebut.

“Kalau KPK tidak melakukan tindakan tegas, Guspardi meyakini para Kepala Daerah lainnya juga melakukan hal yang sama. Hal itu dikarenakan, pernyataan KPK itu hanya tertuju kepada beberapa kepala daerah saja, yang disinyalir menunggangi dana bantuan covid-19 ini. Kita minta sikap tegas KPK,” katanya.

Guspardi meminta badan antirasuah itu dapat melakukan kerjasama dengan KPU dan Bawaslu guna mengungkap adanya penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 untuk kampanye.

"Bekerjasamalah dengan KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara Pilkada. Kita berharap Pilkada ini berjalan secara demokratis, tidak memanfaatkan dana bantuan negara untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan setiap proses dan tahapan sampai berlangsungnya perhelatan Pilkada 2020 Desember mendatang. 

Laporkan jika adanya indikasi kecurangan, agar pilkada kita berjalan sesuai peraturan yang berlaku," tutupnya.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Direktur KPN: Poster Anies-AHY Hanya Pansos, Karena Popularitas Itu Penting
Politik

Direktur KPN: Poster Anies-A..

11 Agustus 2020 12:50
Istana Larang Pajang Foto Jokowi, Iwan Sumule: Ini Klenik Atau 17 Agustus Terakhir Jadi Presiden?
Politik

Istana Larang Pajang Foto Jo..

11 Agustus 2020 12:47
Prabowo Disebut Bakal Gantikan Maruf Amin, PPP: Isu Murahan!
Politik

Prabowo Disebut Bakal Gantik..

11 Agustus 2020 12:27
Prabowo Diisukan Bakal Geser KH Ma’ruf Amin, Gerindra: Isu Mau Pecah NU Dan Jokowi
Politik

Prabowo Diisukan Bakal Geser..

11 Agustus 2020 12:25
Pernah Ditolak Jokowi, Natalius Pigai Ragu Fadli Zon Mau Menerima Penghargaan Bintang Jasa
Politik

Pernah Ditolak Jokowi, Natal..

11 Agustus 2020 11:59
Menggeser Maruf Amin Tidak Semudah Mencopot Menteri
Politik

Menggeser Maruf Amin Tidak S..

11 Agustus 2020 11:56
Bakal Deklarasikan Dukungan Kepada Akhyar Nasution, Forum Eksponen 98 PDIP Ajak Kader Tetap Gembira
Politik

Bakal Deklarasikan Dukungan ..

11 Agustus 2020 11:45
Jubir Jokowi: Pegawai KPK Jadi ASN Bukan Melemahkan, Tapi Memperkuat Institusi
Politik

Jubir Jokowi: Pegawai KPK Ja..

11 Agustus 2020 11:22