Wacana Hukuman Kurungan Bagi Warga Jabar Yang Tak Pakai Masker Terkesan Jadi Kriminalisasi

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, diminta kembali mengkaji rencana penerapan denda atau hukuman kurungan bagi warga yang tak memakai masker saat berada di luar rumah/Istimewa

Wacana yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil, soal denda atau kurungan bagi warga yang nekat tak pakai masker sejak 27 Juli 2020 terus menuai pro kontra.

Dosen Hukum Pidana Universitas Buana Perjuangan Karawang, Zarisnov Arafat menyebut, wacana tersebut harus dikaji kembali jika akan diterapkan. Terlebih lagi akan dituangkan di dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Perihal pengenaan sanksi berupa denda atau kurungan, kata Zarisnov, hal tersebut masuk di dalam ranah hukum pidana, yaitu kajian Penalisasi.

“Penalisasi merupakan proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Karena penalisasi ini erat kaitannya dengan kriminalisasi (upaya menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana, lalu perbuatan tersebut dijadikan sebagai tindak pidana berdasarkan aturan tertulis),” ungkapnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (14/7).

Menurutnya, hukuman bagi mereka yang tidak menggunakan masker ketika berada tempat umum khususnya di wilayah Jawa Barat, terkesan akan melakukan kriminalisasi atas perbuatan tersebut.

Padahal, untuk melakukan upaya kriminalisasi harusnya memperhatikan beberapa kondisi, seperti aturan tidak boleh bersifat ad hoc. Maksudnya peraturan tersebut tidak boleh diberlakukan dalam waktu yang sementara (waktu singkat) sehingga harus berlaku jangka panjang.

Zarisnov menegaskan, kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan misuse of criminal sanction. Mengingat hukum pidana memiliki prinsip ultimum remedium (upaya terakhir) dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

“Maka diupayakanlah cara yang lebih persuasif, bukan terkesan mengancam. Dan tentunya peraturan tersebut harus memperoleh dukungan publik sehingga wajib melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan meminta respons dari masyarakat terkait pemberlakuan aturan tersebut,” tegasnya.

Pihaknya bukan tidak mendukung upaya Pemprov Jabar dalam pencegahan pandemik Covid-19. Terlebih sudah adanya standar protokol kesehatan yang wajib dipatuhi bersama baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

“Namun di sisi lain, penerapan instrumen hukum khususnya hukum pidana juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberlakuannya beserta ditimbang dengan beberapa doktrin (pendapat para ahli) hukum sehingga terwujudnya cita hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat,” pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020
Video

RMOL World View | Di Balik Ledakan Lebanon Bersama Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Direktur KPN: Poster Anies-AHY Hanya Pansos, Karena Popularitas Itu Penting
Politik

Direktur KPN: Poster Anies-A..

11 Agustus 2020 12:50
Istana Larang Pajang Foto Jokowi, Iwan Sumule: Ini Klenik Atau 17 Agustus Terakhir Jadi Presiden?
Politik

Istana Larang Pajang Foto Jo..

11 Agustus 2020 12:47
Prabowo Disebut Bakal Gantikan Maruf Amin, PPP: Isu Murahan!
Politik

Prabowo Disebut Bakal Gantik..

11 Agustus 2020 12:27
Prabowo Diisukan Bakal Geser KH Ma’ruf Amin, Gerindra: Isu Mau Pecah NU Dan Jokowi
Politik

Prabowo Diisukan Bakal Geser..

11 Agustus 2020 12:25
Pernah Ditolak Jokowi, Natalius Pigai Ragu Fadli Zon Mau Menerima Penghargaan Bintang Jasa
Politik

Pernah Ditolak Jokowi, Natal..

11 Agustus 2020 11:59
Menggeser Maruf Amin Tidak Semudah Mencopot Menteri
Politik

Menggeser Maruf Amin Tidak S..

11 Agustus 2020 11:56
Bakal Deklarasikan Dukungan Kepada Akhyar Nasution, Forum Eksponen 98 PDIP Ajak Kader Tetap Gembira
Politik

Bakal Deklarasikan Dukungan ..

11 Agustus 2020 11:45
Jubir Jokowi: Pegawai KPK Jadi ASN Bukan Melemahkan, Tapi Memperkuat Institusi
Politik

Jubir Jokowi: Pegawai KPK Ja..

11 Agustus 2020 11:22