Ketua ProDEM: Demi “Muluskan” Dana Covid-19, Jokowi Memang Perlu Buang Banyak Lembaga

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule (batik coklat) saat hendak menggugat UU Corona ke MK/Net

Rencana Presiden Joko Widodo yang akan menghapus 18 lembaga pemerintahan tidak membuat Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule kaget.

Menurutnya, langkah itu cukup beralasan mengingat dana corona yang berjumlah ratusan triliun rupiah rawan penyalahgunaan.

Artinya, semakin banyak lembaga yang mengawasi dana tersebut, maka akan semakin banyak juga temuan dugaan korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang didapat.

Sehingga, sambung Iwan Sumule, Jokowi perlu menghapus sejumlah lembaga agar UU 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik Covid-19 bisa berjalan dengan maksimal.

UU yang dikenal sebagai UU Corona ini sendiri telah mengatur mengenai kekebalan hukum para pengambil kebijakan dana corona. Sehingga, penghapusan sejumlah lembaga bisa membuat mereka yang mengatur uang lebih leluasa.

“Guna “muluskan” penggunaan dana Covid-19, presiden memang harus bubarkan banyak lembaga negara, agar UU “sontoloyo" 2/2020 Corona dapat dijalankan maksimal. Iya nggak sih?” tegasnya kepada redaksi, Selasa (14/7).

Dana penanganan virus corona terus meningkat naik. Semua dialokasikan sebesar Rp 405,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp 677 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 695,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan memprediksi bisa melonjak hingga Rp 905, 1 triliun.

Iwan Sumule bersama ProDEM telah resmi menggugat UU Corona. Perbaikan atas permohonan gugatan telah diterima Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin kemarin (13/7).

ProDEM yang sejak Perppu 1/2020 atau cikal bakal UU Corona terbit sudah lantang menyuarakan penolakan. UU ini dinilai berpotensi memorak-porandakan sistem kenegaraan Indonesia. Sebab, banyak mengeleminasi fungsi lembaga negara, khususnya yang memantau aliran dana pemerintah. Selain itu, juga ada mengenai kekebalan hukum pejabat yang rawan disalahgunakan.

ProDEM, sambung Iwan, ingin agar permohonannya diterima. Mereka berharap MK membatalkan kehadiran UU ini,

“Salah satu permohonan JR ProDEM terhadap UU 2/2020 adalah meminta MK untuk menyatakan presiden telah melakukan pelanggaran serius terhadap Konstitusi UUD 1945,” tegasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Puan Maharani Desak PBB Redakan Ketegangan Dan Bantu Warga Palestina
Politik

Puan Maharani Desak PBB Reda..

16 Mei 2021 11:58
Demi Rebut Kemenangan Di Tahun 2024, Airlangga Ajak Golkar Dukung Program Pemulihan Ekonomi Bangsa
Politik

Demi Rebut Kemenangan Di Tah..

16 Mei 2021 11:47
Buntut Kasus Alat Tes Corona Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostik
Politik

Buntut Kasus Alat Tes Corona..

16 Mei 2021 10:58
Salah Satu Manfaat Alih Status ASN, Pegawai KPK Tidak Lagi Terjebak Politik Praktis
Politik

Salah Satu Manfaat Alih Stat..

16 Mei 2021 10:48
Kutuk Israel, Dasco: Amanat Konstitusi Kita Jelas, Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa
Politik

Kutuk Israel, Dasco: Amanat ..

16 Mei 2021 10:19
Pengamat: Kerumunan Di Tempat Wisata Jakarta Kesalahan Pemerintah Pusat
Politik

Pengamat: Kerumunan Di Tempa..

16 Mei 2021 09:53
Iwan Sumule: Jangan Larut Pada Sumpah Serapah Ke Israel, Negeri Kita Pun Terjadi Tragedi Kemanusiaan
Politik

Iwan Sumule: Jangan Larut Pa..

16 Mei 2021 09:27
Tidak Hanya Anies, Ridwan Kamil Pun Tutup Wisata Batukaras Usai Pengunjung Membludak
Politik

Tidak Hanya Anies, Ridwan Ka..

16 Mei 2021 08:58