UU Pilkada Resmi Jadi UU, DPR: Tetap Menyesuaikan Kondisi Covid-19

Ilustrasi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akhirnya disahkan menjadi UU pada sidang Paripurna yang digelar DPR RI, Selasa (14/7).

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, disahkannya RUU yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU itu salah satunya menetapkan 9 Desember 2020 mulai dilaksanakan gelaran pilkada.  

"Sudah disahkan dari Perppu 2/2020 jadi UU Pilkada 2020. Isinya penetapan 9 Desember 2020 pelaksanaan pilkada," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Selasa (14/7).

Meski begitu, Ketua DPP PKS ini menyatakan bahwa UU Pilkada 2/2020 itu masih menyesuaikan kondisi pandemik Covid-19 di tanah air. Dengan kata lain, masih bisa ditunda apabila kondisi Covid-19 meningkat.  

"Dan bisa ditunda jika kondisi berat. Jika Covid-19 terus meningkat," jelasnya.

Kendati pun Covid-19 meningkat dan terpaksa ditunda, masih harus diputuskan oleh sejumlah lembaga terkait dalam hal ini pemerintah, DPR, dan KPU.

"Tapi harus diputuskan tiga KPU, DPR dan pemerintah," demikian Mardani.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34