Pembubaran Lembaga Harus Dimulai Dari KSP, BPIP, Dan Stafsus Milenial

Presiden Joko Widodo dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko/Net

Pembubaran 18 lembaga negara yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo diharapkan tidak hanya untuk melakukan penghematan anggaran, melainkan berdasarkan pertimbangan peran dan fungsi.

Begitu kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/7).

"Tetapi harus berdasarkan perhitungan peran dan fungsinya yang tak lagi optimal atau telah dapat tergantikan oleh lembaga atau organisasi lainnya yang telah ada dan lebih efektif dan efisien melaksanakan fungsinya," ujarnya.

Jika pembubaran lembaga negara hanya bersifat penghematan anggaran, maka akan mencoreng nama Presiden Jokowi sendiri. Sebab, di sekitarnya banyak lembaga yang hanya membuat boros anggaran.

"Karena banyak juga lembaga-lembaga di sekitar presiden kalau boleh jujur juga mengakibatkan pembengkakan anggaran negara," kata Saiful.

Lembaga di sekitar Jokowi yang menyebabkan pembengkakan anggaran negara itu di antaranya, Kantor Staf Presiden, Stafsus Millenial, dan Badan Ideologi Pembina Pancasila (BPIP).

“Itu semua kan mestinya sudah cukup dengan adanya Setneg dan Setkab, adanya justru dapat inefisiensi anggaran negara," jelasnya.

Khusus untuk BPIP, Saiful menilai bahwa peran tersebut bisa digantikan oleh MPR, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menkopolhukam) maupun Menko PMK.

"Maka menurut saya kalau ingin pembubaran lembaga-lembaga negara harus dimulai dari istana dan arahkan karena fungsinya sudah dapat digantikan oleh lembaga lainnya," pungkas Saiful.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Puan Maharani Desak PBB Redakan Ketegangan Dan Bantu Warga Palestina
Politik

Puan Maharani Desak PBB Reda..

16 Mei 2021 11:58
Demi Rebut Kemenangan Di Tahun 2024, Airlangga Ajak Golkar Dukung Program Pemulihan Ekonomi Bangsa
Politik

Demi Rebut Kemenangan Di Tah..

16 Mei 2021 11:47
Buntut Kasus Alat Tes Corona Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostik
Politik

Buntut Kasus Alat Tes Corona..

16 Mei 2021 10:58
Salah Satu Manfaat Alih Status ASN, Pegawai KPK Tidak Lagi Terjebak Politik Praktis
Politik

Salah Satu Manfaat Alih Stat..

16 Mei 2021 10:48
Kutuk Israel, Dasco: Amanat Konstitusi Kita Jelas, Kemerdekaan Adalah Hak Segala Bangsa
Politik

Kutuk Israel, Dasco: Amanat ..

16 Mei 2021 10:19
Pengamat: Kerumunan Di Tempat Wisata Jakarta Kesalahan Pemerintah Pusat
Politik

Pengamat: Kerumunan Di Tempa..

16 Mei 2021 09:53
Iwan Sumule: Jangan Larut Pada Sumpah Serapah Ke Israel, Negeri Kita Pun Terjadi Tragedi Kemanusiaan
Politik

Iwan Sumule: Jangan Larut Pa..

16 Mei 2021 09:27
Tidak Hanya Anies, Ridwan Kamil Pun Tutup Wisata Batukaras Usai Pengunjung Membludak
Politik

Tidak Hanya Anies, Ridwan Ka..

16 Mei 2021 08:58