DPR Bahas Tiga RUU Di Masa Sidang IV, 16 RUU Dikurangi Dari Prolegnas 2020

Sidang paripurna antara DPR RI bersama dengan pemerintah/RMOL

Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi legislasi di masa sidang ke-IV ini.

Tiga RUU tersebut yakni RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kedua, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation).

Dan yang terakhir perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence).

Selain melakukan pembahasan tiga RUU tersebut, DPR bersama pemerintah dan DPD telah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas tahun 2020 dengan mengurangi 16 RUU dari daftar Prolegnas Prioritas.

Selain itu terdapat 3 (tiga) RUU yang ditambahkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020, serta 2 (dua) RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas tahun 2020.

"Dengan demikian jumlah RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020 sebanyak 37 RUU,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani saat menutup sidang Paripurna DPR RI, Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Puan menerangkan, daftar Prolegnas prioritas 2020 sebanyak 37 RUU tersebut tidak lepas dari evaluasi anggota dewan lantaran memiliki proses pembahasan RUU terpengaruh akibat adanya pandemik Covid-19.

“DPR tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan RUU menjadi UU sebagai tugas konstitusional dalam fungsi legislasi,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Akankah Sejarah Terulang Untuk Keempat Kalinya, Kabareskrim Yang Jadi Kapolri?
Politik

Akankah Sejarah Terulang Unt..

25 Oktober 2020 18:31
Alvin Lie: Petugas Bandara Ternyata Hanya Dilengkapi APD Sederhana Tanpa Wajib Swab Test, Mengejutkan!
Politik

Alvin Lie: Petugas Bandara T..

25 Oktober 2020 18:02
Suharso Deklarasi Caketum PPP, Achmad Baidowi: Khofifah, Gus Ipul Dan Sandiaga Juga Didorong Maju
Politik

Suharso Deklarasi Caketum PP..

25 Oktober 2020 17:18
Survei: Mayoritas Masyarakat Puas Penanganan Pandemi Oleh Pemerintah Pusat
Politik

Survei: Mayoritas Masyarakat..

25 Oktober 2020 16:21
Viral, Video Seorang Perempuan Mengaku Guru Diarahkan Pilih Petahana
Politik

Viral, Video Seorang Perempu..

25 Oktober 2020 15:53
LaNyalla: Saya Lihat Langsung, UMKM Sudah Teruji Di Massa Krisis
Politik

LaNyalla: Saya Lihat Langsun..

25 Oktober 2020 15:31
Gus Nur Ditangkap, Novel: Saya Sudah Tidak Kaget Lagi Dengan Rezim Ini
Politik

Gus Nur Ditangkap, Novel: Sa..

25 Oktober 2020 14:36
Survei Membuktikan Demonstrasi Di Era Jokowi Dirasa Semakin Sulit
Politik

Survei Membuktikan Demonstra..

25 Oktober 2020 14:35