Penegasan itu disampaikan untuk membantah pemberitaan yang menyebut ada kolusi di antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin kader Gerindra dengan perusahaannya.
“Kami suka uang, kami suka fulus. Tetapi caranya tidak seperti ini. Saya kakak saya tidak mau merusak nama keluarga kami," ujar Hashim saat bertemu awak media di Ayana Hotel, Jakarta (17/7).
Menurutnya, jika memang dirinya punya niat untuk kolusi, maka bisa dengan mudah hal itu dilakukan di Kementerian Pertahanan yang dipimpin kakaknya, Prabowo Subianto.
Terlebih proyek-proyek di kementerian itu yang mencapai nilai Rp 50 triliun. Andai para pemegang tender diminta 1 persen saja, maka keluarganya sudah bisa meraup untuk Rp 500 miliar dengan mudah dan cepat. Tidak perlu harus menunggu hingga dua tahun seperti budidaya lobster yang akan mereka jalani.
"Kalau saya mau ya di Kementerian Pertahanan,
ngapain saya di lobster?†tegasnya dengan nada meninggi.
Hashim pun mengaku tawaran fee hingga lima persen berdatangan saat Prabowo Subianto baru beberapa pekan dilantik sebagai menhan.
“Bahkan ada makelar yang menawarkan fee sampai 5 persen. Tapi saya dan kakak saya tidak mau,†cerita Hashim.
Sebelumnya dia mengurai bahwa bisnis lobster dilakukan perusahaannya lantaran bisnis di bidang mutiara tengah paceklik. Ada lebih dari 200 karyawan terancam di-PHK, jika alternatif tidak diambil.
Demi menyelamatkan para karyawan, perusahaan PT Bima Sakti Mutiara akhirnya mengubah arah dan ikut dalam pembudidayaan lobster yang telah dibuka. Seiring perubahan itu, nama perusahaan juga berubah menjadi PT Bima Sakti Bahari.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: