Pengelolaan Area Lego Jangkar, Menko Luhut Ingin Amdal Limbah Segera Keluar

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan kuliah umum secara daring beberapa waktu lalu/Istimewa

Pemanfaatan area lego jangkar akan dilakukan dengan skema satu pintu agar waktu penyelesaian bisa lebih cepat.

“Untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaannya, Menko Luhut memberi arahan agar semua proses administrasi dilakukan secara online. Nantinya lego jangkar akan dikelola pemerintah provinsi dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota,” ujar Jurubicara Menko Marves, Jodi Mahardi usai rakor finalisasi tindak lanjut pengelolaan Area Lego Jangkar, Jumat (17/7).

Salah satu permasalahan lego jangkar adalah terkait pengelolaan limbah, karena seringkali masih ditemukan ada kapal yang melakukan pembuangan limbah di laut. Oleh karena itu, rakor juga membahas mengenai pengadaan fasilitas untuk limbah kapal.

“Pak Menko ingin agar amdal untuk limbah segera disiapkan, lalu tank cleaning agar dipusatkan segera supaya area Batam dan Bintan itu tidak tercemar,” tambahnya.

Terkait biaya lego jangkar yang juga menjadi masalah, ada alternatif deregulasi tarif supaya bisa lebih kompetitif dibanding negara di Asia Tenggara. Saat ini, tarif PNBP untuk kapal nonniaga masih lebih mahal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Semua pihak duduk bersama untuk mengkaji dan memutuskan mengenai pembebasan bea untuk barang-barang supply kapal yang melakukan lego jangkar. Selain itu juga dirumuskan pihak seperti Polri, TNI AL, Bakamla, dan Bea Cukai yang menindak lego liar bisa mendapatkan insentif yang layak,” terang Jodi.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diwakili Sekretaris Daerah, Arif Fadillah menyampaikan apresiasinya atas perhatian dari pemerintah pusat karena sebelumnya Pemprov tidak dapat ikut mengelola lego jangkar. Nantinya Pemprov Kepri akan menjadi penanggung jawab untuk area lego jangkar di Tanjung Berakit dan Kabil.

“Saat ini kondisi lego jangkar menurun drastis, pendapatan juga terus menurun. Pengurusan Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) saja bisa 2-4 hari, padahal kapal hanya berlabuh 2-4 jam. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas perhatian Pak Menko dan pemerintah pusat,” ujar Arif.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.  
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

DIALOG JALAN SUTERA - Buka Bukaan Hubungan Indonesia China

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

RMOL WORLD VIEW - 40 Tahun Yang Hangat, Bela Sawit Saling Menguat

Selasa, 13 Oktober 2020
Video

BINCANG SEHAT - Siap Hadapi Musim Hujan Di Tengah Pandemi Covid

Rabu, 14 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Fokus Bawaslu Jabar Di Pilkada 2020: Awasi Netralitas ASN
Politik

Fokus Bawaslu Jabar Di Pilka..

21 Oktober 2020 12:39
Aktivis Diperlakukan Sopan Era Belanda, Warganet: Benar Kata Pak Rizal Ramli Di ILC
Politik

Aktivis Diperlakukan Sopan E..

21 Oktober 2020 12:27
Novita Wijayanti Berharap Pemerintah Dapat Lewati Fase Sulit Corona
Politik

Novita Wijayanti Berharap Pe..

21 Oktober 2020 11:53
Antisipasi Terpapar Covid-19, Komisi B DPRD DKI Pilih Gelar Rapat Di Bogor
Politik

Antisipasi Terpapar Covid-19..

21 Oktober 2020 11:48
Evaluasi Setahun Jokowi-Maruf, Eddy Soeparno: Pembangkit Listrik EBT Perlu Disegerakan
Politik

Evaluasi Setahun Jokowi-Maru..

21 Oktober 2020 11:45
Catatan KAMI Setahun Jokowi-Maruf: Kemiskinan Meningkat Tajam, Tapi Utang Naik Dua Kali Lipat Dari Era Soekarno Sampai SBY
Politik

Catatan KAMI Setahun Jokowi-..

21 Oktober 2020 11:45
Menilai Wajar Masyarakat Tak Puas Dengan Kinerja Jokowi-Maruf, Mahfud MD: Tingkat Kepercayaan Masih 68 Persen
Politik

Menilai Wajar Masyarakat Tak..

21 Oktober 2020 11:28
Mahfud Minta Kritik Pada MA Dan KPK Dipisah Dari Pemerintah
Politik

Mahfud Minta Kritik Pada MA ..

21 Oktober 2020 11:19