Polri Sudah Oke, Keseriusan Kemenkumham Yang Belum Terlihat Memburu Djoko Tjandra

Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto/Net

Kalangan politisi Senayan mengapresiasi pencopotan Kepala Divisi Hubungan Internasional, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.

Mereka diduga melanggar kode etik terkait pencabutan red notice buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra.

Pencopotan dua perwira tinggi itu tertuang dalam surat telegram (STR) nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang ditandatangani oleh Asistem Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan atas nama Kapolri tertanggal 17 Juli 2020.

Dalam surat telegram itu, Napoleon dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Inspektorat Pengawasan Umum Polri. Posisi Napoleon digantikan Wakil Kapolda NTT Brigjen Johanis Asadoma.

Sementara Nugroho dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Posisi Nugroho digantikan oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana yang sebelumnya menjabat Kadiklatsusjatrans Lemdiklat Polri.

Sebelumnya, Kapolri juga mencopot Brigjen Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri. Hal itu menyusul kontroversi yang bersangkutan menerbitkan surat jalan kepada buronan korupsi Djoko Tjandra.

Pencopotan itu termaktub dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal Rabu 15 Juli 2020. Kini, Brigjen Prasetijo Utomo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri.

Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto mengatakan, langkah cepat dari Kapolri ini menunjukan serius membongkar masalah Djoko Tjandra yang mempunyai hubungan dengan polisi.

"Tetapi saya tidak melihat keseriusan dari Menkumham Yasonna Laoly, karena hingga saat ini saya tidak melihat satu pun petugas Imigrasi yang dikenai sanksi," kata Wihadi Wiyanto saat dihubungi, Sabtu (18/7).

"Ini justru merupakan satu hal yang kita pertanyakan. Kenapa justru Imigrasi seakan-akan tidak memberikan sanksi apapun kepada para petugas Imigrasi. Karena kantor Imigrasi Jakarta Utara pun kepalanya juga tidak diganti tidak diberikan sanksi. Walaupun itu merupakan satu tanggangjawab sebenarnya. Jadi tidak hanya dicabut begitu saja seakan-akan imigrasi tidak bersalah," sambungnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mempertanyakan masalah ini terletak pada ketidakseriusan dari Menkumham Yasonna H. Laoly atau Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Djoni Ginting tidak memberikan usulan adanya sanksi. Atau bahkan Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto yang melindungi para personilnya agar tidak diganti dan diberikan sanksi.

Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan solusi atas masalah ini adalah semua pihak yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra membuat kesepakatan.

"Saya kira ini harus ada suatu kesepakatan dari semua pihak yang terlibat dalam ini. Semuanya harus diberikan sanksi," pungkas Wihadi Wiyanto.

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Saran Agar AHY Temui Joe Biden Disambut Baik Partai Demokrat
Politik

Saran Agar AHY Temui Joe Bid..

26 Januari 2021 07:58
PSBB DKI Diperpanjang, Operasional Bus Transjakarta Bertambah Hingga Pukul 21.00
Politik

PSBB DKI Diperpanjang, Opera..

26 Januari 2021 07:29
Urgensi KPU Tangsel Buka Kotak Suara Dipertanyakan Kubu Benyamin-Pilar
Politik

Urgensi KPU Tangsel Buka Kot..

26 Januari 2021 05:32
Tolak Gerakan Wakaf Uang, Tengku Zulkarnain: Satu Rupiah Pun Tidak Mau Ikut, Takut Dimalingin
Politik

Tolak Gerakan Wakaf Uang, Te..

26 Januari 2021 04:36
Demokrat: Yang Menakutkan Bukan Suara Ambulans Covid-19 Atau Peramal Mbak You, Tapi Suara Rakyat
Politik

Demokrat: Yang Menakutkan Bu..

26 Januari 2021 04:18
KY Kehilangan Gigi, Benny K Harman: Mereka Tak Paham Tujuan
Politik

KY Kehilangan Gigi, Benny K ..

26 Januari 2021 03:46
Kawal Kasus Ambroncius, Habiburokhman: Saya Sedih, Semoga Bung Pigai Dapat Keadilan
Politik

Kawal Kasus Ambroncius, Habi..

26 Januari 2021 02:41
Diumumkan Di Paripurna, Gibran-Teguh Tunggu Dilantik Ganjar
Politik

Diumumkan Di Paripurna, Gibr..

26 Januari 2021 02:29