Skandal Surat Jalan Djoko Tjandra, Praktisi Hukum: Pihak Yang 'Bermain' Merintangi Penyidikan Adalah Pengkhianat Negara

Buronan kakap Kejaksaan Agung, Djoko Tjandra/Net

Pihak-pihak yang diduga "bermain" dalam skandal surat jalan buronan kakap Kejaksaan Agung terkait kasus Bank Bali Djoko Tjandra telah melakukan upaya merintangi penyidikan atau Obstruction of Justice.

Tindakan oknum yang melakukan hal melawan hukum tersebut adalah pengkhianat negara.

Mereka juga bisa dijerat dengan Pasal 22 UU Tipikor dengan ancaman 12 tahun penjara dan ditambah hukum pemberatan mulai dari pencopotan status kepegawaiannya karena dianggap telah melanggar kode etik.

Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra dalam keterangannya yang diterima redaksi pada Sabtu (18/7).

"Perlu ketegasan negara dalam melawan siapapun yang merintangi proses hukum. Tidak ada alasan apapun untuk mencurangi hukum," kata Azmi Syahputra.

Azmi mengatakan, skandal surat jalan Djoko Tjandra yang sekarang terungkap menunjukkan secara nyata ketidakpatuhan para penegak hukum yang telah melakukan permufakatan jahat.

"Personil birokrasi elite negeri ini memperlihatkan fakta ada pihak di lembaga penting tertentu yang dapat mengatur sejumlah hal yang muaranya menggagalkan atau menghalangi proses hukum atau melindungi orang yang berstatus DPO (daftar pencarian orang) seperti Kasus Djoko Tjandra," ujar Azmi.

Dia meyakini, kegiatan permufakatan jahat para pihak-pihak tersebut dapat disiisir melalui pengurusan segala keperluannya, misalnya ini dalam pengurusan surat jalan seorang DPO. Terlihat dari produk surat dari para pejabat pada unit lembaga terkait pada pada kurun waktu sekitar April 2020 sampai Juli 2020.

"Jika disisir hulu dan hilir, ini jelas banyak tindakan yang diperankan dari berbagai pihak, tidak hanya semata produk surat jalan dari insitusi kepolisian, Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Namun ada juga koordinasi dengan imigrasi, ada juga dari pihak kejaksaaan, bahkan sampai pada tingkat di kantor kelurahan untuk buat KTP," ungkapnya.

Atas fakta hukum itu, Azmi menjelaskan bahwa skandal surat jalan Djoko Tjandra ini perlu ditelusuri secara detail dan objektif lagi.

Sebab, peristiwa ini juga menunjukkan betapa mengakar bobroknya mental perilaku birokrasi sekaligus menjadi cermin buruknya interkoneksi sistem antar instansi.

"Karena keinginan yang sama dari semua, dan sengaja para pihak memilih "berdiam diri" untuk curang dan mengabaikan kewajiban yang mestinya memproses hukum orang yang berstatus DPO (buron), ini malah berpihak pada orang yang berstatus buron yang jelas nyata perilakunya telah merugikan uang negara," sesalnya.

"Ini nyata penghianatan buat negara. Birokrasi yang bermental penghianat buat bangsa," demikian Azmi.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan
Politik

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah..

27 Oktober 2020 18:47
Haris Rusly Sebut Mendes Bakal Direshuffle, Pimpinan PKB: Kami Yakin Itu Info Salah
Politik

Haris Rusly Sebut Mendes Bak..

27 Oktober 2020 18:35
Pengamat: Pilpres Masih Lama, Ada Motif Di Balik Survei Yang Diumumkan Sekarang
Politik

Pengamat: Pilpres Masih Lama..

27 Oktober 2020 18:13
Sepakat Bentjok Divonis Seumur Hidup, Hinca Pandjaitan: Bagaimana Nasib Dana Nasabah?
Politik

Sepakat Bentjok Divonis Seum..

27 Oktober 2020 18:13
Dideklarasikan Besok, Repindo Siap Rajut Potensi Anak Bangsa
Politik

Dideklarasikan Besok, Repind..

27 Oktober 2020 17:53
Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara
Politik

Diduga Melakukan Pelanggaran..

27 Oktober 2020 17:43
Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum Mewujudkan Cita-cita Pendiri Bangsa
Politik

Agung Laksono: UU Cipta Kerj..

27 Oktober 2020 16:09
UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi
Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker..

27 Oktober 2020 16:06