Tenangkan Masyarakat, Jimly Asshiddiqie Sarankan RUU HIP Dicabut Dulu

Jimly Asshiddiqie/Net

Dalam rangka menenangkan publik dan menghindari perseteruan sesama anak bangsa, pemerintah dan DPR disarankan mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas Prioritas 2020.

Langkah itu untuk menegaskan kepastian atas RUU HIP yang berganti RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie dalam diskusi daring "Habis RUU HIP. Terbitlah RUU BPIP" pada Sabtu (18/7).

"Karena isunya itu udah melebar kemana-mana. Maka ada keputusan politik dari elite dalam hal ini eksekutif dan legislatif, coret dulu dari prioritas 2020 lalu sambil begitu diperbaiki dimuat lagi di prioritas 2021 dengan judul baru," ujar Jimly.

"Sekarang ini tidak jelas. Judul yang diajukan sudah berubah, tapi RUU yang sudah diputuskan masih namanya HIP. Berarti tidak ada penundaan. Ada pembahasan berubah dalam pembahasan, seolah-olah begitu," imbuhnya.

Terlebih, lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, pembentukan RUU BPIP jika hanya untuk menguatkan kelembagaannya maka tidak mesti dibuatkan UU.  

"Cukup dengan Perpres, tidak perlu dengan UU. Kalau BPIP mengenai badan itu LPMK di luar kementerian. itu cukup dengan Perpres," jelasnya.

Sekadar informasi, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) ke DPR sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menimbulkan polemik. RUU BPlP bertujuan untuk mengatur tugas dan fungsi BPlP dalam mensosialisasikan Pancasila.

Jimly Asshiddiqie mengaku pernah mengusulkan BPIP berganti nama menjadi Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila jika pemerintah ingin meningkatkan tugas dan fungsi BPIP itu sendiri. Namun, tekannya, tidak perlu lagi diatur dalam UU.

"Kita mau meningkatkan agenda pembinaan ideologi maka dengan UU. Lalu dulu saya usulkan namanya itu dewan bukan badan lagi. Sehingga dia lebih kuat dan dia melihatkan semua institusi tetapi terkoordinasi, tapi bukan jadi judul (RUU)," urainya.

Atas dasar itu, Jimly mengusulkan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dicabut terlebih dahulu dari Proglenas prioritas DPR tahun 2020. Selanjutnya diperbaiki dan boleh diusulkan kembali dalam Proglenas tahun 2021 dengan judul yang baru.

"Coret dulu dari Prolegnas prioritas dari 2020, lalu sampai begitu diperbaiki, dimuat lagi di prioritas 2021 dengan judul baru," demikian Jimly.

Selain Jimly, turut hadir narasumber dalam diskusi daring tersebut antara lain Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Gurubesar FH Universitas Muhammadiyah Surakarta Aidul Fitriciada Azhari, Politisi PDIP Zuhairi Misrawi, dan Pengajar FH UGM Zainal Arifin Mochtar.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56