RUU HIP Berubah Jadi RUU BPIP, Jimly Asshiddiqie: Kalau Mengenai Badan Cukup Dengan Perpres

Jimly Asshiddiqie saat jadi narsum seminar tentang RUU BPIP/Repro

Kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila (RUU HIP) yang akhirnya dibatalkan pembahasannya di DPR lewat surat presiden (Surpres) masih dinilai kurang tepat.

Pasalnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie menilai, jika tujuan membatalkan RUI HIP melalui RUU BPIP untuk memperkuat fungsi, tugas, wewenang dan struktur suatu lembaga tidak perlu melalui Undang-Undang (UU).

"Kalau BPIP mengenai badan, itu LPMK di luar kementerian, itu cukup dengan Perpres," ujar Jimly dalam diskusi daring Smart FM bertajuk 'Habis RUU HIP Terbitlah RUU BPIP', Sabtu (18/7).

Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku sudah pernah mengusulkan agar BPIP diganti dengan Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kerena menurutnya, perubahan yang ia sarankan itu bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga itu sendiri.

"Sehingga dia lebih kuat dan dia melibatkan semua institusi tetapi terkoordinasi, tapi bukan jadi judul (RUU)," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar RUU HIP dalam bentuk apapum dicabut dari prolegnas prioritas tahun 2020. Namun tidak menutup kemungkinan, pembahasanya bisa dilanjutkan di tahun 2021 setelah diperbaiki dan dengan nama yang berbeda.

"Coret dulu dari prolegnas prioritas 2020, lalu sampai begitu diperbaiki, kemudian dimuat lagi di prolegnas prioritas 2021 dengan judul baru," demikian Jimly Asshiddiqie.

Selain Jimly, turut hadir narasumber dalam diskusi daring tersebut antara lain Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Gurubesar FH Universitas Muhammadiyah Surakarta Aidul Fitriciada Azhari, Politisi PDIP Zuhairi Misrawi, dan Pengajar FH UGM Zainal Arifin Mochtar.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13