RUU HIP Berubah Jadi RUU BPIP, Jimly Asshiddiqie: Kalau Mengenai Badan Cukup Dengan Perpres

Jimly Asshiddiqie saat jadi narsum seminar tentang RUU BPIP/Repro

Kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila (RUU HIP) yang akhirnya dibatalkan pembahasannya di DPR lewat surat presiden (Surpres) masih dinilai kurang tepat.

Pasalnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie menilai, jika tujuan membatalkan RUI HIP melalui RUU BPIP untuk memperkuat fungsi, tugas, wewenang dan struktur suatu lembaga tidak perlu melalui Undang-Undang (UU).

"Kalau BPIP mengenai badan, itu LPMK di luar kementerian, itu cukup dengan Perpres," ujar Jimly dalam diskusi daring Smart FM bertajuk 'Habis RUU HIP Terbitlah RUU BPIP', Sabtu (18/7).

Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku sudah pernah mengusulkan agar BPIP diganti dengan Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kerena menurutnya, perubahan yang ia sarankan itu bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga itu sendiri.

"Sehingga dia lebih kuat dan dia melibatkan semua institusi tetapi terkoordinasi, tapi bukan jadi judul (RUU)," tegasnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar RUU HIP dalam bentuk apapum dicabut dari prolegnas prioritas tahun 2020. Namun tidak menutup kemungkinan, pembahasanya bisa dilanjutkan di tahun 2021 setelah diperbaiki dan dengan nama yang berbeda.

"Coret dulu dari prolegnas prioritas 2020, lalu sampai begitu diperbaiki, kemudian dimuat lagi di prolegnas prioritas 2021 dengan judul baru," demikian Jimly Asshiddiqie.

Selain Jimly, turut hadir narasumber dalam diskusi daring tersebut antara lain Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Gurubesar FH Universitas Muhammadiyah Surakarta Aidul Fitriciada Azhari, Politisi PDIP Zuhairi Misrawi, dan Pengajar FH UGM Zainal Arifin Mochtar.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Kalau Moedoko Berhasil Kudeta Demokrat, Rakyat Juga Bisa Ambil Alih Kekuasaan Pemerintahan
Politik

Kalau Moedoko Berhasil Kudet..

08 Maret 2021 11:59
Dukung AHY Lawan KLB Ilegal, Ratusan Massa Padati Kantor Yasonna Laoly
Politik

Dukung AHY Lawan KLB Ilegal,..

08 Maret 2021 11:48
Di Kantor Yasonna, AHY Tunjukkan 2 Kontainer Bukti Otentik KLB Deliserdang Ilegal
Politik

Di Kantor Yasonna, AHY Tunju..

08 Maret 2021 11:46
Didampingi 34 Pimpinan DPD, AHY Kirim Nota Keberatan Ke Kantor Yasonna Laoly
Politik

Didampingi 34 Pimpinan DPD, ..

08 Maret 2021 11:24
Jabatan Ketum Demokrat Versi KLB Ilegal Jadi Permulaan Buruknya Reputasi Moeldoko
Politik

Jabatan Ketum Demokrat Versi..

08 Maret 2021 11:24
Kembali Pimpin PKB Kabupaten Bekasi, Gus Iik Minta DPRD Ikut Kritisi Kebijakan Anggaran Pemerintah
Politik

Kembali Pimpin PKB Kabupaten..

08 Maret 2021 11:13
Incar Hattrick Kemenangan Pada 2024, PDIP Jatim Akan Terus Perkuat Akar Rumput
Politik

Incar Hattrick Kemenangan Pa..

08 Maret 2021 10:47
Din Syamsuddin: Keputusan Yang Terbaik Adalah Pemerintah Menolak Keputusan KLB Moeldoko
Politik

Din Syamsuddin: Keputusan Ya..

08 Maret 2021 09:56