Ossy Dermawan: Kita Hargai Hak Gibran, Tapi Ada Masalah Etika Karena Ayahnya Masih Presiden

Kandidat Calon Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka/Net

Perdebatan mengenai pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo terus menyedot perhatian publik.

Masalah netralitas hingga dinasti politik dipergunjingkan masyarkat seiring pemberian rekomendasi PDI Perjuangan pada Gibran.

Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi langsung memberi pembelaan. Tegas dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Gibran bukan dinasti politik. Ini lantaran ayah Jan Ethes itu tidak melanggar aturan apapun di negeri ini.

Prosesnya, sambung Teddy, juga tidak masuk kategori dinasti politik.

“Dinasti politik itu seperti kerajaan inggris, turun temurun memiliki kekuasaan tanpa ada pemilihan. Charles bisa jadi pangeran Inggris tanpa pemilihan. Gibran tidak akan bisa menjadi kepala daerah jika dia tidak mengikuti pemilihan dan tidak dipilih rakyat,” urainya dalam akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan buru-buru menyambar pernyataan ini. Dia menilai apa yang disampaikan Teddy sangat bagus.

“Narasi dari pendukung Jokowi. Pemilihan katanya bagus. Logikanya juga relatif benar,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (20/7).

Hanya saja, dia melihat ada standar ganda dalam pernyataan itu. Sebab, pernyataan tersebut seolah hanya ditujukan pada anak dan keluarga Presiden Joko Widodo. Sementara di satu sisi, tidak berlaku bagi anak dan keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Padahal perbedaan mendasar adalah anak SBY maju pilkada saat SBY tak lagi berkuasa,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan Gibran maju sebagai calon kepala daerah. Secara hukum, langkah Gibran dibenarkan, tapi ada masalah etika yang kurang tepat.

“Scr legal, ini dibenarkan. Namun ini terkait juga dengan “etika” karena ayahnya jabat presiden. Ini yang masih “dispute”. Wajar ada yang berpendapat akan terjadi conflict of interest. Biarlah rakyat yang menilai karena etika bisa dimaknai berbeda-beda,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Akankah Sejarah Terulang Untuk Keempat Kalinya, Kabareskrim Yang Jadi Kapolri?
Politik

Akankah Sejarah Terulang Unt..

25 Oktober 2020 18:31
Alvin Lie: Petugas Bandara Ternyata Hanya Dilengkapi APD Sederhana Tanpa Wajib Swab Test, Mengejutkan!
Politik

Alvin Lie: Petugas Bandara T..

25 Oktober 2020 18:02
Suharso Deklarasi Caketum PPP, Achmad Baidowi: Khofifah, Gus Ipul Dan Sandiaga Juga Didorong Maju
Politik

Suharso Deklarasi Caketum PP..

25 Oktober 2020 17:18
Survei: Mayoritas Masyarakat Puas Penanganan Pandemi Oleh Pemerintah Pusat
Politik

Survei: Mayoritas Masyarakat..

25 Oktober 2020 16:21
Viral, Video Seorang Perempuan Mengaku Guru Diarahkan Pilih Petahana
Politik

Viral, Video Seorang Perempu..

25 Oktober 2020 15:53
LaNyalla: Saya Lihat Langsung, UMKM Sudah Teruji Di Massa Krisis
Politik

LaNyalla: Saya Lihat Langsun..

25 Oktober 2020 15:31
Gus Nur Ditangkap, Novel: Saya Sudah Tidak Kaget Lagi Dengan Rezim Ini
Politik

Gus Nur Ditangkap, Novel: Sa..

25 Oktober 2020 14:36
Survei Membuktikan Demonstrasi Di Era Jokowi Dirasa Semakin Sulit
Politik

Survei Membuktikan Demonstra..

25 Oktober 2020 14:35