Rizal Ramli: Kasus Bupati Kutim Contoh Nyata Dampak “Sekrup Pemerasan” Bernama Threshold

Tokoh nasional, DR. Rizal Ramli/Net

Ambang batas pencalonan kepala daerah maupun presiden nyata menjadi momok bagi negeri ini. Berkali-kali tokoh senior, DR. Rizal Ramli menyebut threshold adalah cikal bakal dari demokrasi kriminal di negeri ini.

Bukti konkretnya, kata Rizal Ramli, adalah kasus yang menjerat Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar bersama sang istri yang merupakan ketua DPRD. Di mana sang bupati mencari modal untuk maju lagi di pilkada, sekalipun upeti itu berbuntut pada kerugian negara yang berkali lipat.

“Sang bupati dan istri ketua DPRD, terima sogokan Rp 18 M, untuk upeti jadi calon bupati lagi. Dia berikan konsesi SDA kepada cukongnya, kerugian negara sekitar Rp 2 trilliun!” tekannya dalam akun Twitter pribadi, Senin (20/7).

Rizal Ramli tegas menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi kriminal, keberadaan threshold nyata-nyata jadi “sekrup pemerasan”.

Setidaknya kabar beredar bahwa untuk mendapatkan batasan itu dibutuhkan gelontoran dana yang tidak sedikit. Untuk jadi calon bupati disebut menghabiskan dana Rp 20 hingga 60 miliar, gubernur Rp 100 hingga 500 miliar, sedangkan capres sebesar Rp 1 hingga 1,5 trilliun.

“Kerugian negaranya ratusan triliun, lihat kasus Kaltim. Inilah akar dari korupsi politik,” tegasnya.

Dia mengurai bahwa dalam iklim demokrasi kriminial ini, calon akan dipilih oleh para cukong. Mereka akan memuluskan langkah para calon untuk membiayai upeti pemerasan yang ditetapkan partai.

Baru setelah resmi jadi calon, mereka ikut kompetisi dan kemudian dipilih rakyat lewat pemilu

“Jadi tidak aneh setelah terpilih, bupati-bupati, gubernur-gubernur dan presiden mengabdi kepada cukong-cukong, bukan rakyat,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Saatnya Komnas HAM Diberi Kewenangan Seperti KPK
Politik

Saatnya Komnas HAM Diberi Ke..

16 Mei 2021 03:22
Kutuk Serangan Israel, Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Segera Bantu Rakyat Palestina
Politik

Kutuk Serangan Israel, Ketua..

16 Mei 2021 02:49
KAMI Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Nyata Bantu Palestina
Politik

KAMI Desak Pemerintah Lakuka..

16 Mei 2021 01:15
Sesalkan Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI: Pemerintah Harus Adil Dan Berpihak Kepada Buruh Lokal
Politik

Sesalkan Serbuan Tenaga Kerj..

16 Mei 2021 00:55
Guru Besar UGM Harap 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Berjiwa Ksatria
Politik

Guru Besar UGM Harap 75 Pega..

15 Mei 2021 21:35
Korona Watch Apresiasi Ketua KPK Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK
Politik

Korona Watch Apresiasi Ketua..

15 Mei 2021 21:28
Peluang Capres 2024, Tidak Menutup Kemungkinan Nasib Ganjar Akan Sama Dengan Jokowi
Politik

Peluang Capres 2024, Tidak M..

15 Mei 2021 20:53
Kutuk Israel, Ini Delapan Langkah Politik Partai Ummat Bagi Palestina
Politik

Kutuk Israel, Ini Delapan La..

15 Mei 2021 20:40