Dukungan Demokrat Dan PKS Membuat Posisi Akhyar Nasution Jadi Dilematis

“Sepertinya Akhyar Nasution tetap tanpa PDIP,” ujarnya, Senin (20/7), dilansir Kantor Berita RMOLSumut.

Dikatakan Rholand Muary, Akhyar Nasution merupakan kader loyal PDIP sejak dahulu. Namun, dengan kemunculan Bobby Nasution yang juga ingin maju, membuktikan bahwa posisi tawar Akhyar masih lemah.

“Jika dia calon potensi yang akan diusung, harus sejak lama diumumkan oleh PDIP. Namun hingga saat ini belum Akhyar dapatkan,” ungkapnya.

Kondisi makin rumit karena Akhyar sudah mengantongi dukungan dari PKS dan Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan.

“Jika itu terjadi akan menyulitkan untuk memuluskan program-program dari pusat hingga ke daerah. Posisi Akhyar sangat dilematis,” bebernya.

Sebelumnya, melalui keterangan resminya, Djarot Saiful Hidayat menyebut jika PDIP tak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat dalam Pilkada 2020.

“PDIP tidak akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS untuk kontestasi pilkada ke depan,” ujar Plt Ketua DPD PDIP Sumut tersebut.

Keputusan tersebut diambil, kata Djarot, karena kedua partai dinilai berlawanan dengan arah Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS juga banyak saya terima. Hal tersebut juga positif. Dengan kebersamaan antara Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dalam mengusung calon kepala daerah, termasuk Gibran dan Bobby Nasution, PDIP mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis.

“Utamanya bagaimana Pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Djarot menjelaskan, PDIP selalu mendorong, kerja sama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Jokowi. Katanya, kerja sama parpol dalam pilkada merupakan embrio kerja sama untuk Pemilu 2024.