18 Lembaga Dibubarkan, Natalius Pigai: Kalau Berani Jokowi Umumkan Berapa Anggaran Yang Dihemat

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat mengungkapkan kekesalannya terhadap penyerapan anggaran penanganan Covid-19/Repro

Pembubaran 18 lembaga yang baru-baru ini dilakukan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden 82/2020 tak cukup hanya dengan membuka daftar lembaga yang dibubarkan.

Presiden Joko Widodo harus pula memaparkan hitung-hitungan yang membuatnya mantap membubarkan 18 lembaga tersebut secara transparan, termasuk jumlah anggaran yang dihemat.

"Saya ingin tahu. Kalau berani Pak Jokowi umumkan berapa anggaran yang dihemat, berapa karyawan yang diefisiensikan dan berapa aset (kantor) yang diefektifkan?" kata aktivis kemanusiaan Natalius Pigai di akun Twitternya, Selasa (21/7).

Hal itu dinilai penting disampaikan kepada publik untuk menghindari dugaan-dugaan liar yang terlanjur berkembang di masyarakat.

Sebaliknya, bila presiden tak berani membuka data secara blak-blakan, maka secara tidak langsung membenarkan anggapan liar yang berkembang.

"Jika Jokowi tidak bisa, maka itu lembaga abal-abal dan etok-etok. Pak Jokowi, kami lebih paham dan profesional. Maaf saya ketawa," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pembubaran 18 lembaga negara tersebut dilakukan bukan karena realokasi anggaran penanganan Covid-19, melainkan lebih kepada penyederhanaan birokrasi.

"Daripada nanti menjadi birokrasi yang dalam tanda petik timbul tumpang tindih, maka sejak awal beliau (Jokowi) ingin manajemen pemerintahan itu harus smart, simpel, sehingga melayani masyarakat memberikan perizinan itu bisa cepat," kata Menteri Tjahjo.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12