Pasutri Bupati Dan Ketua DPRD Kutim Ditangkap KPK, Menegaskan Politik Indonesia Biayanya Mahal

Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata /RMOL

Kasus dugaan suap yang dilakukan Bupati Kutai Timur (Kutim), Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R yang merupakan suami istri dinilai semakin menegaskan bahwa politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hal itu dikarenakan, Ismunandar akan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kutim.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (INSIS), Dian Permata mengatakan, kasus suap serta persyaratan ketentuan pencalonan di Pilkada maupun Pilpres merupakan dua hal yang berbeda.

"Syarat ketentuan pencalonan bisa saja dihapus baik di Pilkada maupun Pilpres. Itu ranahnya di UU Pemilu dan UU Pilkada. Soal status Bupati yang ditangkap KPK dan masih mengikuti proses pencalonan Pilkada itu diatur dalam regulasi," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/7).

Namun kata Dian, masih munculnya kasus suap menyuap di kalangan pejabat seperti di Kutim yang menjerat Bupati dan Ketua DPRD yang juga suami-istri semakin menegaskan bahwa politik Indonesia berbiaya mahal.

"Masih mencuatnya kasus suap menyuap seperti yang menimpa Bupati Kutai Timur pada saat proses Pilkada makin menegaskan politik membutuhkan biaya yang tidak sedikit," jelas Dian.

Meskipun begitu, Dian menilai harus dilihat praktik rasuah tersebut dilakukan terhadap proyek yang telah berjalan atau yang akan berjalan.

"Jika model suapnya lantaran proyek sudah berjalan maka suap itu bentuknya sebagai kompensasi politik. Jika model suapnya karena proyek baru akan dijalankan atau proyeksi untuk ke depan maka suap itu bentuknya sebagai ijon politik," pungkas Dian.

Diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) 2019-2020.

Ketujuh orang tersebut dijadikan tersangka setelah KPK melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kutim pada Kamis (3/7).

Pihak yang ditetapkan tersangka diantaranya Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar (ISM) Encek Unguria R (EU) selaku istri Ismunandar dan juga sebagai Ketua DPRD Kutai Timur.

Selanjutnya, Musyaffa (MUS) selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur, Suriansyah (SUR) selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Aswandini (ASW) selaku Kepada Dinas PU Kutai Timur.

Kemudian tersangka yang sebagai pihak pemberi hadiah atau janji ialah Aditya Maharani (AM) selaku kontraktor dan Deky Aryanto (DA) selaku rekanan.

Dari hasil tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Pernah Dimenangkan Kotak Kosong, Kini Masyarakat Makassar Ingin Appi-Rahman Menang Pilkada
Politik

Pernah Dimenangkan Kotak Kos..

24 November 2020 18:40
Habib Umar Alhamid Ingatkan Ulama Dan Aparat Waspada Adu Domba Memecah Belah Pesatuan
Politik

Habib Umar Alhamid Ingatkan ..

24 November 2020 18:20
Nasir Djamil: RUU Minol Tidak Dimaksudkan Melarang Total Konsumsi Minuman Beralkohol
Politik

Nasir Djamil: RUU Minol Tida..

24 November 2020 18:01
Imigrasi Diduga Terlibat Dalam Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Komisi DPR Minta Hakim Cermat
Politik

Imigrasi Diduga Terlibat Dal..

24 November 2020 17:53
Selain JK, Ada King Maker Lain Yang Ingin Anies Baswedan Jadi Capres
Politik

Selain JK, Ada King Maker La..

24 November 2020 17:42
Seperti APD, Ahli Epidemologi Minta Pemerintah Awasi Potensi Pasar Gelap Vaksin Covid-19
Politik

Seperti APD, Ahli Epidemolog..

24 November 2020 16:57
Kalau Ingin Pemerintahannya Aman, Jokowi Harus Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kalau Ingin Pemerintahannya ..

24 November 2020 16:33
Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus Negara, Biar Nikita Mirzani Urus HRS
Politik

Sudra: Pak Jokowi Fokus Urus..

24 November 2020 16:31