Tak Cukup 18 Lembaga, Praktisi Hukum: Jokowi Punya PR Bubarkan KSP Dan BPIP!

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Upaya perampingan lembaga negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo diharapkan tak hanya berhenti pada keputusan pembubaran 18 lembaga negara yang baru-baru ini dilakukan.

"Masih banyak lembaga yang diadakan melalui Perpres namun kewenangannya tumpang tindih dengan yang lainnya. Salah satunya adalah KSP (Kantor Staf Kepresidenan)," kata dosen hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/7).

Menurutnya, perampingan harus terus-menerus dilakukan Jokowi karena dalam pengelolaan negara modern, mengedepankan welfare state atau kesejahteraan menjadi yang utama.

"Sehingga cara pengelolaanya adalah bestuur organen bedrif, yakni lembaga-lembaga dikelola dengan semangat usaha sehingga produknya menguntungkan bagi masyarakat, ujungnya kesejahteraan tercapai," sambung Muhtar.

Oleh karenanya, ia menganggap Presiden Joko Widodo dalam semangat perampingan lembaga negara masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dieksekusi.

"PR perampingan selanjutnya Jokowi di masa pandemik ini adalah (pembubaran) KSP dan BPIP. Kemudian menyerderhanakan jumlah menteri sehingga berdampak pada peniadaan jabatan Menteri Kordinator (Menko)," urainya.

"Masa pandemi adalah waktu yang tepat untuk Jokowi merampingkan lembaga-lembaga sehingga cita-cita good governance, yakni miskin struktur namun kaya fungsi menjadi terealisasi," tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Saatnya Komnas HAM Diberi Kewenangan Seperti KPK
Politik

Saatnya Komnas HAM Diberi Ke..

16 Mei 2021 03:22
Kutuk Serangan Israel, Ketua DPR RI Dorong Pemerintah Segera Bantu Rakyat Palestina
Politik

Kutuk Serangan Israel, Ketua..

16 Mei 2021 02:49
KAMI Desak Pemerintah Lakukan Tindakan Nyata Bantu Palestina
Politik

KAMI Desak Pemerintah Lakuka..

16 Mei 2021 01:15
Sesalkan Serbuan Tenaga Kerja Asing, KSPI: Pemerintah Harus Adil Dan Berpihak Kepada Buruh Lokal
Politik

Sesalkan Serbuan Tenaga Kerj..

16 Mei 2021 00:55
Guru Besar UGM Harap 75 Pegawai KPK Yang Tak Lolos TWK Berjiwa Ksatria
Politik

Guru Besar UGM Harap 75 Pega..

15 Mei 2021 21:35
Korona Watch Apresiasi Ketua KPK Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK
Politik

Korona Watch Apresiasi Ketua..

15 Mei 2021 21:28
Peluang Capres 2024, Tidak Menutup Kemungkinan Nasib Ganjar Akan Sama Dengan Jokowi
Politik

Peluang Capres 2024, Tidak M..

15 Mei 2021 20:53
Kutuk Israel, Ini Delapan Langkah Politik Partai Ummat Bagi Palestina
Politik

Kutuk Israel, Ini Delapan La..

15 Mei 2021 20:40