Pasutri Bupati Dan Ketua DPRD Kutim Tercokok KPK, Satyo Purwanto: Threshold Suburkan Oligarki Politik

Bupati dan istrinya yang Ketua DPRD Kutim tertangkap KPK terima suap beberapa pekan lalu/RMOL

Adanya threshold atau ambang batas pencalonan pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai rawan konflik kepentingan dan politik uang.

Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, adanya threshold membuat para calon yang maju Pemilu harus menggelontorkan biaya yang sangat besar.

Sehingga, sangat dimungkinkan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal, mulai mencari dana saat pencalonan hingga nantinya kembali mencari dana untuk menggantikan biaya kepada para pendonor.

"Mestinya UU Pemilu harus sarat dengan pembenahan dan bersifat jangka panjang, ada yang salah dalam sistem pemilu saat ini, terutama pemilu Pilpres dan Pilkada di Indonesia. Threshold akhirnya menjadi "berhala" dalam nilai-nilai demokrasi, brengseknya aturan ini pun masih masuk draf RUU Pemilu yang akan diajukan oleh KPU," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/7).

Satyo melanjutkan, threshold juga dinilai dapat menyuburkan oligarki politik yang disebabkan beberapa faktor. Seperti regulasi, tata kelola partai politik yang belum demokratis, serta penegakan hukum, kesadaran dan pemahaman politik masyarakat yang tidak merata di setiap daerah.

"Regulasi yang ada membuat oligarki politik mendapatkan manfaat ekonomi," kata Satyo.

Apalagi kata Satyo, penerapan ambang batas pencalonan Presiden ataupun Pemimpin daerah dapat menyebabkan generasi muda, sosok terbaik, hak perempuan hingga kader terbaik partai sulit untuk mengikuti kontestasi dengan berbagai sebab.

"Ambang batas pencalonan membuat akses partisipatif masyarakat menjadi terbatas. Ini menjadi ironis," terang Satyo.

Tak hanya itu sambung Satyo, ambang batas pencalonan juga mendistorsi nilai-nilai demokrasi karena berpeluang terjadinya transaksi politik dari partai politik atau pun calon pemimpin dengan para mafia ekonomi.

"Seperti contoh kasus Bupati Kutai Timur akibat adanya "driver cost" atau menjadi pemicu biaya saat menembus ambang batas yang memerlukan biaya sangat besar hingga merusak akal sehat," jelas Satyo.

"Bahkan masyarakat kadang tidak diberikan pilihan calon pemimpin yang terbaik akibat hanya ada 1 calon tunggal, yang istilahnya melawan "kotak kosong", kondisi ini mendegradasi demokrasi ke level terbawah, ini adalah dampak negatif dari penerapan threshold yang rawan konflik kepentingan dan politik uang," pungkas Satyo.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Panja RUU PDP Gelar Rapat Lanjutan Bahas DIM Bareng Pemerintah
Politik

Panja RUU PDP Gelar Rapat La..

30 November 2020 12:21
Ketum Ansor Doakan Kesembuhan Kiai Said Dari Covid-19
Politik

Ketum Ansor Doakan Kesembuha..

30 November 2020 11:59
Tak Sekadar Beri Dukungan, UAS Juga Titipkan Beberapa Pesan Bagi Akhyar Nasution-Salman Alfarisi
Politik

Tak Sekadar Beri Dukungan, U..

30 November 2020 11:45
Berdasarkan Sejumlah Indikator, PKS Optimistis Raih Minimal 15 Persen Suara Pada Pemilu 2024
Politik

Berdasarkan Sejumlah Indikat..

30 November 2020 10:27
Jangan Khawatir, Suara Gerindra Tidak Akan Tergerus Jika Prabowo Subianto Tampil
Politik

Jangan Khawatir, Suara Gerin..

30 November 2020 10:27
Prabowo Ambil Langkah Tepat Jika Menarik Diri Dari Koalisi
Politik

Prabowo Ambil Langkah Tepat ..

30 November 2020 10:10
Komitmen Pemberantasan Korupsi Jadi Pertimbangan Utama, Di Sumbar Mahyeldi-Audy Yang Paling Dipercaya
Politik

Komitmen Pemberantasan Korup..

30 November 2020 09:59
Soal Habib Rizieq, Walikota Bogor Harus Jalankan Perintah Presiden Jokowi
Politik

Soal Habib Rizieq, Walikota ..

30 November 2020 09:53