Adian Napitupulu: Daftar Aktivis Dari Siapa Yang Ditolak Erick Thohir, Saya Kirimnya Ke Presiden

Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 (Pena 98), Adian Napitupulu tidak menampik bahwa dirinya sempat memberikan daftar nama-nama calon komisaris BUMN ke Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, dia meluruskan bahwa penyerahan itu dilakukan atas dasar permintaan dari Presiden Joko Widodo secara langsung.

Setelah daftar nama diserahkan, Adian mengaku bingung lantaran belum ada yang menjadi komisaris BUMN sebagaimana disampaikan Jokowi saat meminta.

Puncaknya, pada 12 Juni lalu dia diundang ke Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Jokowi langsung menanyakan perihal nama-nama yang pernah diserahkan Adian Napitupulu.

“12 Juni ketika saya ke Istana, presiden bilang “belum masuk Pak Adian?” (Saya jawab) belum pak. “Kenapa?” Nggak tahu saya,” ujarnya menirukan percakapannya dengan Jokowi dalam acara "Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu" yang dipancarluaskan lewat YouTube, kamis (23/7).

Tidak sampai di situ, Jokowi juga bertanya apakah nama-nama itu sudah diserahkan. Adian tegas menjawab bahwa dirinya sudah menyerahkan kepada Jokowi langsung dan Mensesneg Pratikno.

“Nanti sore saya tanya ke Pak Erick Thohir,” tutur Jokowi sebagaimana ditirukan Adian.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan bahwa dalam pertemuan itu, Jokowi tidak pernah menyinggung jumlah dari daftar nama yang dia kirim. Termasuk mengenai pemenuhan syarat khusus dan kapasitas.

Tapi kini cerita terbalik. Seolah-olah aktivis 98 mengemis jabatan komisaris. Terlebih Menteri BUMN Erick Thohir koar-koar dan mengatakan bahwa dirinya menolak daftar nama-nama komisaris yang diberikan.

“Nah yang diberikan siapa yang dia tolak? Saya tidak berikan ke dia. Saya berikan ke presiden, kenapa karena diminta. Ke mensesneg, kenapa karena diminta,” tuturnya.

“Jadi apa dia menolak yang diberikan siapa? Presiden?” tekan aktivis Forum Kota (Forkot) itu.

Dia kembali meluruskan alur cerita ini dengan singkat. Mulanya Presiden Joko meminta daftar nama darinya. Dalam hal ini, posisi presiden bukan sebagai tukang pos yang mengantar surat darinya.

“Jadi kalau meneg BUMN bilang menolak nama-nama dari kami, secara tidak langsung posisi presiden seperti apa? Pengantar surat atau apa, itu harus dijelaskan (meneg BUMN),” tutupnya.