Terima Kunjungan JMSI, Ketua Bawaslu: Pilkada Membutuhkan Dukungan Dari Pengelola Media Siber

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa didampingi Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Jayanto Arus Adi, dan Ketua Bidang Kesekretariatan, Pendataan Anggota, dan Verifikasi, Ari Rahman bertemu dengan Ketua Bawaslu, Abhan.

Dalam sambutannya, Abhan menyampaikan harapannya untuk JMSI agar bisa terlibat di dalam proses pengawasan gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Pemilihan umum, termasuk pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember mendatang membutuhkan dukungan dan pengawasan publik, termasuk JMSI sebagai tempat berhimpun pengelola perusahaan media siber di Indonesia," ujar Abhan.

Lebih lanjut, Abhan mengatakan bahwa kualitas pilkada juga ditentukan oleh kualitas pengawasan publik, terlebih hal itu muncul dari beragam elemen yang dapat dipercaya seperti JMSI.

"Semakin banyak pihak kredibel yang terlibat dalam mengontrol jalannya pilkada, semakin bagus kualitas pilkada tersebut," tegasnya.

Oleh karena itu, dalam pertemuannya dengan pengurus pusat JMSI, Abhan memastikan kerjasama antalembaga, yang mana nantinya media massa siber akan menjadi stake holder pilkada yang juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab mensukseskan penyelenggaraan pesta rakyat di 270 daerah pemilihan.

Abhan juga mengingatkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan diumumkan pada 23 September, dan tiga hari kemudian atau 26 September, kampanye dimulai.

"Di tengah situasi pandemik Covid-19, kampanye melalui media siber kelihatannya menjadi satu instrumen yang dipandang efektif," katanya.

Ajakan Bawaslu itu kemudian diamini oleh Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga JMSI, Jayanto Arus Adi, yang juga memastikan JMSI siap untuk mengawal gelaran Pilkada serentak 2020.

Bahkan katanya, JMSI berencana untuk membangun kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya.

"Dalam menyambut pelaksanaan pilkada serentak selain dengan Bawaslu, JMSI juga akan menggelar diskusi dengan stake holder yang lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri, serta partai politik," terang Jayanto Arus Adi.

Nantinya, diskusi-diskusi terbatas itu akan dilanjutkan dengan FGD yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pilkada yang bermartabat, demokratis, dan damai.

Adapun dalam waktu dekat ini, JMSI akan menggelar acara virtual untuk mendengar pemaparan dari Ketua Bawaslu, Abhan di hadapan pengurus dan anggota JMSI di seluruh Indonesia.

Jayanto Arus Adi berharap agar pemaparan secara virtual Ketua Bawaslu, Abhan nanti bisa juga diikuti oleh seluruh anggota Bawaslu di daerah-daerah penyelenggaraan.