Bantah Minta Jabatan Komisaris BUMN, Adian Napitupulu Beberkan Kronologis Jokowi Minta Nama Aktivis 98

Dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Bincang Santai Adian Napitupulu", Anggota DPR Komisi VII ini membantah kabar tersebut dengan mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kalau dikatakan saya meminta jatah komisaris buktinya apa? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Erick Thohir. Saya tidak pernah bertemu dengan dia, saya tidak pernah whatsapp-an dengan dia, teleponan dengan dia sejak selesai Pilpres," ujar Adian, Kamis (23/7).

Aktivis Forum Kota (Forkot) ini mengatakan, justru apa yang dituduhkan kepada dirinya itu bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Di mana justru Presiden Joko Widodo yang meminta kalangan Aktivis 98 untuk duduk di perusahaan-perusahaan BUMN.  

"Yang ada adalah presiden minta nama-nama dari kita. Apakah saya bawa-bawa map, bawa-bawa berkas, saya telpon Erick Thohir? Atau bagaimana ceritanya?" tuntutnya.

Permintaan Presiden tersebut kemudian dibeberkan secara rinci oleh Adian, bermula dari pertemuannya bersama aktivis 98 dengan Presiden pada 16 Juni 2019, dalam acara silaturahmi dan halal bi halal Aktivis 98, di Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta.  

Ia memutarkan sebuah pidato Presiden Jokowi yang menyatakan, "Aktivis 98 ini adalah pelaku sejarah. Memang sebagian besar sudah menjadi bupati, di DPR, walikota, atau jabatan-jabatan yang lain. Tetapi saya juga mendengar ada yang belum. Soalnya di menteri belum. Bisa saja, kenapa tidak dengan kemampuan yang ada. Bisa saja!" ujar Kepala Negara kala itu.

"Misalnya tidak hanya jadi menteri, bisa saja di duta besar, bisa saja di BUMN. Tetapi saya melihat bahwa yang bersangkutan memang memiliki kapasitas, memiliki syarat-syarat," sambung Jokowi.

Pidato terbuka Presiden itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh Adian untuk mempertegas dirinya beserta kawan-kawan aktivis 98 tidak mengemis jabatan ke Presiden, apalagi ke Erick Thohir.

"Nah, ini pidato terbuka Presiden Jokowi di Hotel Sahid Jaya, dan ini bisa dibuka di link youtube, banyak sekali, tersebar bagaimana dia (Presiden) berbicara tentang kesempataan bagi teman-teman 98 untuk menjadi menteri BUMN dan Duta Besar," ucapnya.

Setelah pertemuan diacara itu, Adian mengaku hanya satu kali bertemu dengan Jokowi, itupun tidak untuk membicarakan terkait jatah jabatan komisaris BUMN ataupun duta besar, melainkan untuk menghadiri acara pelantikan presiden terpilih Pemilu Serentak 2019.

"Dari 16 Juni 2019 itu saya bertemu presiden hanya untuk acara pelantikan dia 20 Oktober. Dan dari 16 Juni ini kita tidak pernah lagi bicara soal komisaris dan sebagainya secara terbuka dengan teman-teman (aktivis 98)," ungkapnya.

Malahan, lanjut Adian, pada tanggal 30 Oktober 2019 lalu dirinya mendapatkan pesan singkat Whatsapp dari pihak Istana Negara, yang mana isinya meminta nama-nama Aktivis 98 yang layak untuk menjadi komisaris di perusahaan BUMN atau menjadi duta besar.

"Tiba-tiba tanggal 30 Oktober saya dapat whatsapp dari Istana. Apa isinya? Meminta nama-nama. Lalu saya tanya. Nama-nama untuk apa saja? Long list, semua nama bisa untuk komisaris bisa untuk Dubes. Dan mungkin 2-3 hari setelah whatsapp itu saya antar. Itulah kronologi sesungguhnya," tegasnya.

"Nah, saya tidak mau kemudian dibalik seolah-olah kita (Aktivis 98) yang minta (jabatan), kita yang bawa-bawa map kemana-mana seperti orang melamar pekerjaan. Jadi seperti itu," demikian Adian Napitupulu buka-bukaan.