NU Dan Muhammadiyah Mundur Itu Problem Besar, Nadiem Wajib Urai Benang Kusut POP

Mantan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding/Net

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seharusnya tidak perlu menggelontorkan dana milyaran untuk dua CSR perusahaan besar, Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation.

Buntutnya, kini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dikecam banyak kalangan lantaran kedua perusahaan itu masuk dalam daftar penerima dana Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Sementara dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah memutuskan untuk mengundurkan diri lantaran program tersebut dinilai tidak jelas.

Begitu kata mantan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/7).

“Saya kira itu satu benang kusut yang harus diurai oleh Nadiem, kalau tidak maka saya kira kalau NU dan Muhammadiyah mundur itu problem besar untuk program ini,” ujarnya.

Dia mengingatkan Nadiem tentang peran dua organisasi besar Islam tersebut dalam dunia pendidikan tanah air selama ratusan tahun lamanya. Karding juga meminta Nadiem untuk berpikir kembali meminang Sampoerna dan Tanoto.

“Karena kalau mau jujur, kalau mau baca sejarah dan fakta hari ini, pendidikan di Indonesia ini selain digerakkan oleh negara, sektor kultur dan swasta itu Muhammadiyah dan NU, yang lain ada tapi tidak terlalu besar. Jadi saya kira harus dipikirkan kembali harus ada dialog kembali lah,” bebernya.

Karding mendesak Nadiem untuk mencabut dua CSR besar tersebut. Menurutnya, seharusnya Sampoerna dan Tanoto yang menyumbang untuk pendidikan Indonesia bukan malah negara yang memberikan mereka fasilitas.

“Kalau saya sih cabut saja bantuan pada perusahaan besar itu.  Untuk apa? Enggak ada gunanya. Mereka yang harus bantu kita dong, saya kira gitu,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Lampiran Perpres Miras Dicabut Jokowi, Aktivis: Pemerintah Harus Tutup Pabrik Miras
Politik

Lampiran Perpres Miras Dicab..

02 Maret 2021 13:55
Muhammadiyah Dukung Usaha Jokowi Bangkitkan Ekonomi Dengan Pancasila Dan UUD 1945, Bukan Lewat Miras
Politik

Muhammadiyah Dukung Usaha Jo..

02 Maret 2021 13:42
Pesan Airlangga Hartarto, Mubes Kosgoro 1957 Harus Guyub Dan Tidak Membuat Perpecahan
Politik

Pesan Airlangga Hartarto, Mu..

02 Maret 2021 13:40
Firli Bahuri Harus Kerja Lebih Keras Lagi...
Politik

Firli Bahuri Harus Kerja Leb..

02 Maret 2021 13:30
PP Muhammadiyah: Miras Adalah Pangkal Dari Berbagai Kejahatan
Politik

PP Muhammadiyah: Miras Adala..

02 Maret 2021 13:26
Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol
Politik

Tanpa Basa-basi, Jokowi Putu..

02 Maret 2021 13:13
KPK Masih Yakin Harun Masiku Di Tanah Air Dan Sudah Bentuk 2 Satgas
Politik

KPK Masih Yakin Harun Masiku..

02 Maret 2021 13:05
Meski Menjabat Sekitar 3 Tahun, Kepala Daerah Terpilih Di Pilkada 2020 Tetap Dapat Gaji Satu Periode
Politik

Meski Menjabat Sekitar 3 Tah..

02 Maret 2021 13:02