Begitu dikatakan Ketua LP Maarif PBNU Arifin Junaidi menyusul mundurnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari program tersebut.
“Kami menemukan ada lembaga dari perusahaan besar lainnya, jadi bukan hanya Sampoerna dan Tanoto saja, bahkan yang di Kalsel itu Banjarmasin ada dari perusahaan besar, apa mereka layak mendapatkan?†ujar Arifin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/7).
Selain ada lembaga dari perusahaan besar, LP Maarif PBNU juga menemukan organisasi yang menurut mereka tidak layak. Salah satunya adalah ikatan keluarga alumni sebuah sekolah.
“Apa ini layak melaksanakan program itu, keluarga alumni?†katanya terheran.
Pemerhati kebudayaan ini juga lembaga pendidikan mendapatkan gelontoran dana miliaran rupiah dari Kemendikbud. Tetapi, kapasitas lembaga tersebut tidak cukub baik untuk merealisasikan anggaran yang diberikan.
“Kemudian ada TK, yang dapat meskipun bidang tapi dia lokasinya hanya di satu ke kabupaten, melaksanakan program ini Rp 1 miliar apa bisa gitu? Ada juga programnya workshop dapat Rp 1 miliat, workshop apa itu?†bebernya.
Dia mengatakan dana miliaran yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berpotensi adanya penyelewengan besar-besaran lantaran menyerap dana untuk organisasi yang tidak jelas.
“Potensi terjadi penyelewengan besar, ada yang lokasinya itu tidak di daerah, dia ada. Nah, apa mungkin punya jaringan itu jauh sekali dari lokasi lembaga berada,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sejumlah lembaga tidak jelas asal usulnya diduga turut mendapatkan gelontoran dana ratusan miliar dari program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
