KPU: Kalau DPRD Potong Anggaran Di Tengah Jalan, Pilkada Terancam Gagal

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dalam diskusi virtual Polemik Trijaya FM bertajuk "Menghitung Kualitas Pilkada Saat Pandemi" Sabtu (25/7).

"Di beberapa daerah, di OKU Timur masih ada upaya DPRD untuk memotong anggaran. Padahal OKU Timur itu di Sumsel ya, padahal NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) itu sudah disepakati jumlahnya. Ini kan jadi persoalan," ujar Ilham.

Secara perencanaan, KPU telah mengusahakan semaksimal mungkin untuk supaya anggaran pelaksanaan Pilkada di tengah masa pandemik Covid-19 kali ini bisa optimal.

Namun dengan adanya upaya pemotongan anggaran dari sejumlah DPRD, Ilham memastikan itu bakal mengganggu kerja-kerja badan ad hoc pemilu seperti PPK, PPS dan KPPS.

"Sebetulnya dalam proses perencanaan kita sudah semaksimalkan mungkin, serasional mungkin untuk menganggarkan. Tapi kalau masih ada Pemda yang kemudian untuk mencoba memotong anggaran, agak sulit untuk kita (KPU)," katanya  

Dengan ada pemotongan yang coba dilakukan DPRD, Ilham mengatakan bahwa imbasnya kepada badan ad hoc. Karena itu pula kemudian penyelenggaraan Pilkada di daerah tersebut terancam gagal.

"Itu konsekuensinya banyak kepada persoalan honorarium badan adhoc misalnya, kalau kemudian dipotong di tengah jalan. Ketika honorarium enggak bisa kita bayarkan, ya susah, kita enggak bisa jalan," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ilham berharap agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengawasi penyaluran NPHD yang diperuntukkan penyelenggaran Pilkada 2020.

"Jadi sekali lagi penting untuk Kemendagri, walaupun Pak Mendagri sudah keliling saya lihat, tapi memastikan lagi membuat surat edaran lagi untuk support kami, agar persoalan-persoalan pencairan NPhD ini tidak lagi disoal," demikian Ilham Saputra berharap.