Pandemik Corona, IHW Desak BPJH Jangan Persulit UMKM Dapat Sertifikasi Halal

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah/Net

Masa pandemik virus corona baru (Covid-19) yang cukup mengancam industri halal di dalam negeri diharapkan mampu ikut diatasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Harapan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah karena memandang BPJPH sebagai regulator dan administrator dari industri halal.

"BPJPH diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri halal di tanah air, disamping sebagai badan yang dapat memberikan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Ikhsan Abdullah dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/7).

Berdasarkan pengamatan IHW dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang, BPJPH yang dipimpin oleh Sukoso tidak cukup berpengaruh untuk kemajuan dunia usaha dan industri halal.

Apalagi, Ikhsan menyoroti sejak lahirnya Peraturan Pemerintah 31/2019 dan Peraturan Menteri Agama 26/2019.

"BPJPH semakin tidak jelas perannya. Sertifikasi halal bukan menjadi sederhana dan murah, tetapi dirasakan oleh dunia usaha malah semakin sulit diperoleh dan tidak adanya kepastian berapa tarif dari sertifikasi halal. Ironisnya, masyarakat pun dipimpong ketika akan mendaftarkan atau melakukan registrasi halal," jelasnya.

Bahkan, IHW mengaku mendapat laporan dari masyarakat tentang sulitnya proses pendaftaran sertifikasi halal yang tepatnya terjadi saat mandatory sertifikasi halal jatuh tempo.

"Keadaan ini masih ditambah lagi dengan tidak adanya kepastian bagi UKM, dimana mereka harus melakukan registrasi, karena form yang tersedia di BPJPH hanya untuk produk dari perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas," urai Ikhsan.

Beruntungnya, di tengah kondisi krisis seperti ini, Kemenag telah merespons cepat dengan mengimplementasikan Keputusan Menteri Agama 982/2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, yang intinya MUI melalui LPPOM MUI diberikan kewenangan kembali untuk melakukan registrasi dan proses sertifikasi halal.

Namun untuk mendukung itu semua, BPJPH diharapkan bisa menyiapkan sumber daya manusia yang kuat dan menyiapkan kantor perwakilan di daerah, agar tidak diangggap hanya sebagai lembaga yang tidak berperan dan hanya membebani anggaran negara.

"Maka sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin, lembaga yang tidak berfungsi dan memberikan manfaat dan membebani anggaran negara, lebih baik dibubarkan," tutur Ikhsan.  

"Atau untuk percepatan pertumbuhan industri halal, maka kalau BPJPH harus dipertahankan karena amanat UU JPH, maka harus dinahkodai oleh orang yang berpengalaman atau menempatkan orang-orang yang selama ini memimpin lembaga sertifikasi halal untuk menjadi nahkoda BPJPH," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • JK, Buat Kejutan Apa di 2024?

Selasa, 26 Januari 2021
Video

Klarifikasi Ambroncius Nababan

Selasa, 26 Januari 2021

Artikel Lainnya

Politik Uang Makin Mengakar Akibat Buruknya Sistem Lingkungan Politik
Politik

Politik Uang Makin Mengakar ..

27 Januari 2021 08:03
Presiden Jokowi Akan Disuntik Vaksin Sebelum Melantik Komjen Sigit Jadi Kapolri
Politik

Presiden Jokowi Akan Disunti..

27 Januari 2021 07:48
Putri Gus Dur Lempar Tanya Soal Wajib Jilbab Alasan Cegah Nyamuk
Politik

Putri Gus Dur Lempar Tanya S..

27 Januari 2021 06:10
Jokowi Berduka Sehari Setelah Bersyukur, Said Didu: Katanya Sukses...
Politik

Jokowi Berduka Sehari Setela..

27 Januari 2021 03:43
Pamer Foto Jokowi Dan Biden, Menlu Retno Kena Tegur Komisi I DPR
Politik

Pamer Foto Jokowi Dan Biden,..

27 Januari 2021 02:53
RUU Pemilu Jangan Sampai Bikin Gaduh
Politik

RUU Pemilu Jangan Sampai Bik..

27 Januari 2021 02:09
Gerakan Nasional Wakaf Uang, Iwan Sumule: Negara Bangkrut?
Politik

Gerakan Nasional Wakaf Uang,..

27 Januari 2021 00:33
Semprot Ali Lubis, Ariza Patria: Harusnya Paham Tugas Partai
Politik

Semprot Ali Lubis, Ariza Pat..

26 Januari 2021 23:38