Sindir Akhyar Yang Berpaling Ke Demokrat, Djarot: Mungkin Mau Jadi Bintang Iklan 'Katakan Tidak Pada Korupsi'

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat/RMOLSumut

Kepindahan Akhyar Nasution menjadi kader Partai Demokrat, memancing Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, untuk memberi resspos.

Sambil berkelakar, kabar kepindahan Akhyar Nasution menjadi kader Partai Demokrat mengingatkan dirinya kepada iklan dan jargon politik partai yang saat ini dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono itu.

Dikatakannya, slogan ‘Katakan tidak pada korupsi’ erat kaitannya dengan Partai Demokrat.

“Mungkin dengan bergabung ke Partai Demokrat yang bersangkutan (Akhyar) ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’,” ujarnya sambil tersenyum.

Namun, ungkap Djarot, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Karena, PDIP mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020.

Event yang diadakan di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang itu disebut-sebut ada dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4,7 miliar.

“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan,” tambahnya, dilansir Kantor Berita RMOLSumut.

Menurut Djarot, hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab Akhyar tidak diusung PDIP. Djarot menegaskan, PDIP tak akan mencalonkan kepala daerah yang memiliki kinerja dan track record yang buruk.

Ia juga menjelaskan, Akhyar Nasution akan mendapatkan sanksi tegas karena telah berlabuh ke partai lain. Karena, menurut Djarot, kader PDIP harus berdisiplin dan berpolitik, bukan untuk berburu kekuasaan politik.

Bagi Djarot, langkah Akhyar Nasution pindah ke Partai Demokrat justru sebagai bagian dari upaya konsolidasi kader PDIP.

“Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Akhyar masuk pada ketegori kedua,” tegasnya.

Nantinya, lanjut Djarot, PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada bekas pendamping Dzulmi Eldin itu.

“Karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain,” pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Tolak Penundaan Pilkada, Hasto: Justru Pemimpin Harus Digembleng Di Tengah Pandemi
Politik

Tolak Penundaan Pilkada, Has..

21 September 2020 05:56
PDIP Merespons Klarifikasi Menteri Nadiem Soal Penghapusan Mapel Sejarah
Politik

PDIP Merespons Klarifikasi M..

21 September 2020 05:43
Bawaslu Tidak Tutup Kemungkinan Tersangkakan Pelaku Dugaan Mahar Politik Pilkada Merauke
Politik

Bawaslu Tidak Tutup Kemungki..

21 September 2020 04:22
Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi
Politik

Di Hadapan G20, Kemenkeu Aka..

21 September 2020 03:47
DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah
Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati D..

21 September 2020 03:22
Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional
Politik

Pakar Hukum: Penundaan Pilka..

21 September 2020 02:41
Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM
Politik

Perdana Bicara Di PBB, Pimpi..

21 September 2020 02:11
Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang
Politik

Giliran MUI Bersikap, Minta ..

21 September 2020 01:44