Sindir Akhyar Yang Berpaling Ke Demokrat, Djarot: Mungkin Mau Jadi Bintang Iklan 'Katakan Tidak Pada Korupsi'

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat/RMOLSumut

Kepindahan Akhyar Nasution menjadi kader Partai Demokrat, memancing Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, untuk memberi resspos.

Sambil berkelakar, kabar kepindahan Akhyar Nasution menjadi kader Partai Demokrat mengingatkan dirinya kepada iklan dan jargon politik partai yang saat ini dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono itu.

Dikatakannya, slogan ‘Katakan tidak pada korupsi’ erat kaitannya dengan Partai Demokrat.

“Mungkin dengan bergabung ke Partai Demokrat yang bersangkutan (Akhyar) ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’,” ujarnya sambil tersenyum.

Namun, ungkap Djarot, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Karena, PDIP mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020.

Event yang diadakan di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang itu disebut-sebut ada dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4,7 miliar.

“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan,” tambahnya, dilansir Kantor Berita RMOLSumut.

Menurut Djarot, hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab Akhyar tidak diusung PDIP. Djarot menegaskan, PDIP tak akan mencalonkan kepala daerah yang memiliki kinerja dan track record yang buruk.

Ia juga menjelaskan, Akhyar Nasution akan mendapatkan sanksi tegas karena telah berlabuh ke partai lain. Karena, menurut Djarot, kader PDIP harus berdisiplin dan berpolitik, bukan untuk berburu kekuasaan politik.

Bagi Djarot, langkah Akhyar Nasution pindah ke Partai Demokrat justru sebagai bagian dari upaya konsolidasi kader PDIP.

“Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Akhyar masuk pada ketegori kedua,” tegasnya.

Nantinya, lanjut Djarot, PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada bekas pendamping Dzulmi Eldin itu.

“Karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain,” pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Taufiqurrahman: Demokrat Diacak-acak Karena Sering Bertolak Belakang Dengan Kebijakan Pemerintah
Politik

Taufiqurrahman: Demokrat Dia..

07 Maret 2021 17:19
Sekjen Gerindra: Bangsa Indonesia Berhutang Kepada Ulama Dan Kiai NU
Politik

Sekjen Gerindra: Bangsa Indo..

07 Maret 2021 16:41
Partai Demokrat Bentuk Aliansi Rakyat Penyelamat Demokrasi
Politik

Partai Demokrat Bentuk Alian..

07 Maret 2021 16:27
Supaya Tidak Dikenang Restui Sabotase Demokrat, Jokowi Segera Copot Moeldoko
Politik

Supaya Tidak Dikenang Restui..

07 Maret 2021 15:06
Mubes Ika Akuntansi Trisakti, Boy Nasution Terpilih Sebagai Ketua Umum
Politik

Mubes Ika Akuntansi Trisakti..

07 Maret 2021 14:52
Gelar Mubes IV Di Cirebon, Kosgoro 1957 Agendakan Pemilihan Ketua Umum Dan Susun Program Kerja
Politik

Gelar Mubes IV Di Cirebon, K..

07 Maret 2021 14:23
Andi Arief: Jika Tak Ingin Dijerat Pidana, KLB Abal-abal Jangan Libatkan Notaris
Politik

Andi Arief: Jika Tak Ingin D..

07 Maret 2021 14:12
Sandiaga Uno Gandeng Uni Emirat Arab Kembangkan Potensi Ekonomi Kreatif
Politik

Sandiaga Uno Gandeng Uni Emi..

07 Maret 2021 13:56