Sindir Akhyar Yang Berpaling Ke Demokrat, Djarot: Mungkin Mau Jadi Bintang Iklan 'Katakan Tidak Pada Korupsi'

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat/RMOLSumut

Kepindahan Akhyar Nasution menjadi kader Partai Demokrat, memancing Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat, untuk memberi resspos.

Sambil berkelakar, kabar kepindahan Akhyar Nasution menjadi kader Partai Demokrat mengingatkan dirinya kepada iklan dan jargon politik partai yang saat ini dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono itu.

Dikatakannya, slogan ‘Katakan tidak pada korupsi’ erat kaitannya dengan Partai Demokrat.

“Mungkin dengan bergabung ke Partai Demokrat yang bersangkutan (Akhyar) ingin mencitrakan ‘katakan tidak pada korupsi’,” ujarnya sambil tersenyum.

Namun, ungkap Djarot, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Karena, PDIP mencatat Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020.

Event yang diadakan di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang itu disebut-sebut ada dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4,7 miliar.

“Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan,” tambahnya, dilansir Kantor Berita RMOLSumut.

Menurut Djarot, hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab Akhyar tidak diusung PDIP. Djarot menegaskan, PDIP tak akan mencalonkan kepala daerah yang memiliki kinerja dan track record yang buruk.

Ia juga menjelaskan, Akhyar Nasution akan mendapatkan sanksi tegas karena telah berlabuh ke partai lain. Karena, menurut Djarot, kader PDIP harus berdisiplin dan berpolitik, bukan untuk berburu kekuasaan politik.

Bagi Djarot, langkah Akhyar Nasution pindah ke Partai Demokrat justru sebagai bagian dari upaya konsolidasi kader PDIP.

“Dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. Akhyar masuk pada ketegori kedua,” tegasnya.

Nantinya, lanjut Djarot, PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada bekas pendamping Dzulmi Eldin itu.

“Karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain,” pungkasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Janji Jokowi Kepada Keluarga Awak KRI Nanggala-402: Pemerintah Akan Mengupayakan Yang Terbaik
Politik

Janji Jokowi Kepada Keluarga..

22 April 2021 22:43
Pengamat: Belum Laksanakan Tugas Jokowi, Sofyan Djalil Layak Dicopot
Politik

Pengamat: Belum Laksanakan T..

22 April 2021 22:11
Fahri Hamzah: Terbongkarnya Ulah Nakal Pegawai KPK Adalah Pertanda Baik
Politik

Fahri Hamzah: Terbongkarnya ..

22 April 2021 21:34
Sejumlah Anggota DPR Mulai Disuntik Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX: Sudah Berjalan Sesuai Arahan Presiden
Politik

Sejumlah Anggota DPR Mulai D..

22 April 2021 20:57
Pipa Pertamina Bocor Lagi, Saan Mustopa: Ganti Rugi Hanya Temporer, Bagusnya Tidak Bocor
Politik

Pipa Pertamina Bocor Lagi, S..

22 April 2021 20:37
Pertemuan Partai Demokrat-PKS Bahas Penanganan Pandemi Covid-19 Hingga Masa Depan Demokrasi
Politik

Pertemuan Partai Demokrat-PK..

22 April 2021 20:28
Demokrat-PKS Bertemu, AHY Singgung Kepemimpinan Generasi Muda
Politik

Demokrat-PKS Bertemu, AHY Si..

22 April 2021 20:04
Jokowi Perintahkan TNI Hingga Basarnas Optimalkan Pencarian KRI Nanggala-402
Politik

Jokowi Perintahkan TNI Hingg..

22 April 2021 20:03