Haris Rusly Moti: Alokasi POP Kemendikbud Bukti Kecil Oligarki Sedang Bajak Pendidikan

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/Net

Pemberian dana hibah Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) kepada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tidak tepat.

Bahkan aktivis Haris Rusly Moti menyebut alokasi POP Kemendikbud itu sebagai satu bukti kecil oligarki sedang bajak pendidikan. Di mana Muhammadiyah, NU, dan PGRI telah menyatakan mundur dari program ini.

“Bukti lain yang perlu diungkap adalah oligarki “penambang data“ yang diduga sengaja tanam Nadiem Makarim di Kemendikbud untuk membajak data pelajar dan mahasiswa,” duganya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (26/7).

Terlepas dari itu, aktivis Petisi 28 tersebut turut menduga Presiden Joko Widodo tidak paham mengenai masalah pendidikan  dan kebudayaan. Sementara di satu sisi, Jokowi melakukan blunder lantaran turut mengangkat orang yang juga tidak paham mengenai masalah ini.

“Dikiranya (Jokowi dan Nadiem) pendidikan itu tempat kursus. Pendidikan dan pengajaran itu untuk membentuk karakter bangsa yang berpancasila,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Tolak Penundaan Pilkada, Hasto: Justru Pemimpin Harus Digembleng Di Tengah Pandemi
Politik

Tolak Penundaan Pilkada, Has..

21 September 2020 05:56
PDIP Merespons Klarifikasi Menteri Nadiem Soal Penghapusan Mapel Sejarah
Politik

PDIP Merespons Klarifikasi M..

21 September 2020 05:43
Bawaslu Tidak Tutup Kemungkinan Tersangkakan Pelaku Dugaan Mahar Politik Pilkada Merauke
Politik

Bawaslu Tidak Tutup Kemungki..

21 September 2020 04:22
Di Hadapan G20, Kemenkeu Akan Perkuat Kerja Sama Untuk Pemulihan Ekonomi
Politik

Di Hadapan G20, Kemenkeu Aka..

21 September 2020 03:47
DPR: Nadiem Hilangkan Jati Diri Bangsa Kalau Benar Hapus Pelajaran Sejarah
Politik

DPR: Nadiem Hilangkan Jati D..

21 September 2020 03:22
Pakar Hukum: Penundaan Pilkada Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional
Politik

Pakar Hukum: Penundaan Pilka..

21 September 2020 02:41
Perdana Bicara Di PBB, Pimpinan MPR Berharap Jokowi Tegas Soal OPM
Politik

Perdana Bicara Di PBB, Pimpi..

21 September 2020 02:11
Giliran MUI Bersikap, Minta Pilkada Di Tengah Pandemi Dikaji Ulang
Politik

Giliran MUI Bersikap, Minta ..

21 September 2020 01:44