Ubedilah Badrun: 'Ada Gula Merah Di Balik Klepon' Kalau Jokowi Pertahankan Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim/Net

Keputusan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan PGRI resmi menarik diri dari program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai menambah sengkarutnya kekacauan kebijakan Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim.

Terlebih program POP yang berpolemik tersebut justru menggandeng organisasi CSR milik perusahaan swasta sekelas Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.

"Betapa tidak kacau, organisasi CSR perusahaan besar diberi bantuan puluhan miliar untuk meningkatkan kualitas guru-guru. Mestinya CSR membantu negara benahi dunia pendidikan dengan biaya mandiri, bukan menggunakan uang negara. Organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah justru diabaikan dan dikerdilkan," ucap analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/7).

Kekacauan kebijakan Nadiem juga terjadi sejak kebijakan merdeka belajar. Kebijakan tersebut selain mencaplok slogan sebuah sekolah swasta, juga dinilai gagah di istilah tetapi keropos di substansi.

"Perbedaan tafsir di perguruan tinggi, ada semacam tambal sulam turunan ide lama dikemas dengan label merdeka belajar, jadi buang-buang energi saja, buang-buang anggaran karena mengerjakan ulang sesuatu yang sudah dikerjakan dan merusak visi pendidikan secara substantif," sambung Ubedilah.

Selain itu, gaya manajemen kementerian juga dinilai tidak terbuka dan menyalahi prinsip-prinsip open government. Nadiem, jelasnya, terlihat terbuka di muka umum, tapi praktiknya di Kemendikbud sangat tertutup.

"Struktur birokrasi di Kemendikbud sangat sulit melakukan diskusi terbuka dan jujur dengan menterinya, tembok staf ahli menteri begitu kuat menutup akses menyangkut langkah-langkah penting, misalnya terkait perguruan tinggi," jelasnya.

Tak hanya itu, Ubedilah juga menilai mantan bos Gojek itu lambat merespons dampak Covid-19 terhadap mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di mana, lebih dari 50 persen mahasiswa mengalami problem ekonomi serius sampai saat ini. Di kampus-kampus masih terjadi gejolak protes soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sumbangan pendidikan. Gejolak protes mahasiswa ini juga luput dari perhatian media massa.

Sengkarut juga terjadi dalam sikap Mendikbud Nadiem yang tidak jelas terhadap sejumlah kasus rektor, dari soal plagiarisme sampai soal gratifikasi THR.

"Tidak ada ketegasan dan kejelasan sikap. Nadiem cenderung membiarkan, padahal itu menyangkut urgensi integritas yang sering didengung-dengungkan Jokowi dan Nadiem," terang Ubedilah.

Dengan demikian, dari berbagai macam sengkarut di tubuh Kemendikbud sudah cukup menjadi alasan bagi Presiden Jokowi untuk mencopot Nadiem.

"Mendikbud hanya menjadi beban Presiden, untuk apa dipertahankan? Kalau masih dipertahankan, berarti membenarkan asumsi naiknya Nadiem jadi Mendikbud 'ada udang di balik batu' atau 'ada gula merah di balik klepon'," pungkas Ubedilah.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gaduh Kudeta Demokrat, Arief Poyuono Siap Jadi Penengah Antara SBY Dan Moeldoko
Politik

Gaduh Kudeta Demokrat, Arief..

25 Februari 2021 19:45
Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, ICW: Kebijakan Antikorupsi Pemerintahan Jokowi Mundur
Politik

Indeks Persepsi Korupsi Anjl..

25 Februari 2021 19:29
Paket Sarapan Gratis Pospera Akan Berlangsung Hingga Bulan Mei
Politik

Paket Sarapan Gratis Pospera..

25 Februari 2021 19:22
Susah Dijinakkan, Jadi Alasan Isu KLB Hanya Menyasar Demokrat
Politik

Susah Dijinakkan, Jadi Alasa..

25 Februari 2021 18:54
Enam Organisasi Sayap Demokrat Deklarasikan Menolak KLB
Politik

Enam Organisasi Sayap Demokr..

25 Februari 2021 18:31
Sepakat Pasal Karet UU ITE Dihapus, Ketua PWI: Terus Terang, Banyak Merepotkan Wartawan
Politik

Sepakat Pasal Karet UU ITE D..

25 Februari 2021 17:33
Satyo Purwanto: Demokrat Diserang Isu KLB Karena Solid Dan Oposisi Pemerintah
Politik

Satyo Purwanto: Demokrat Dis..

25 Februari 2021 17:02
Kecewa Kebijakan Miras Jokowi, Ketua Muhammadiyah: Bangsa Ini Seperti Kehilangan Arah
Politik

Kecewa Kebijakan Miras Jokow..

25 Februari 2021 16:12