PJJ Belum Bisa Dinikmati Siswa Dengan Tenang

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera bahkan menyebut penerapan PJJ secara permanen seperti usulan yang sempat diutarakan Mendikbud Nadiem Makarim amat tergesa-gesa.

“Usulan ini seakan melupakan masalah lain seperti literasi digital siswa sampai kualitas pengajar yang perlu ditingkatkan,” tuturnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (27/7).

Selain itu, PJJ juga menyisakan masalah lain. Salah satunya adalah kuota data internet yang terbilang mahal. Semakin membuat siswa kewalahan lantaran penghasilan orang tua mereka turun drastis akibat pandemi.

“Saat ini yang utama adalah pangan, tidak salah jika kuota internet untuk pendidikan dinomorduakan. Akses internet yang murah harus jadi concern pemerintah ke depan,” ujarnya.

Mardani mengingatkan bahwa Kemendikbud sebenarnya sudah memiliki sumber yang baik untuk mobilisasi program PJJ, seperti Rumah Belajar. Namun keberadaan Rumah Belajar tidak dimaksimalkan.

“Tapi kenapa tidak dimaksimalkan dan lebih memilih memprioritaskan serta menghamburkan anggaran untuk kerja sama dengan pihak swasta?” tegasnya.

Menurutnya, UU telah mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Anggaran itu harus digunakan maksimal untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan memanusiakan peserta didik. Dari pusat hingga daerah, semua harus kerja sama agar proporsi 20 persen itu terjaga.

Pendidikan harus membentuk manusia yang beretika dan menambah daya saing sumber daya manusia.

“PJJ di era Covid-19 menggambarkan hal tersebut masih jauh dari harapan. Semoga ke depan penguatan infrastruktur dan ruang kolaborasi bagi banyak pihak dapat meningkatan kualitas belajar mengajar,” demikian Mardani.